Indef nilai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan masih kurang

Indef nilai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan masih kurang

Pemerintah memberikan bantuan melalui Kartu Sembako dengan nilai manfaat Rp200.000 per bulan kepada 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/am.

"Bagi penduduk miskin, bantuan ini hanya 15,94 persen dari pengeluaran makanan, relatif sedikit dibanding kebutuhan mereka"
Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Indef Ahmad Tauhid menilai besaran bantuan Kartu Sembako sebesar Rp200.000 per bulan untuk masyarakat miskin akibat wabah virus Corona COVID-19, masih belum cukup memenuhi kebutuhan pangan.

Berdasarkan studi, kata Ahmad di Jakarta, Rabu, belanja penduduk miskin untuk membeli bahan pangan sebesar 52 persen dari total pengeluarannya, sedangkan masyarakat rentan miskin dan hampir miskin sebesar 62 persen.

Pemerintah memberikan bantuan melalui Kartu Sembako dengan nilai manfaat Rp200.000 per bulan kepada 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Besaran bantuan tersebut baru mencakup 15,94 persen dari total pengeluaran masyarakat miskin.

Baca juga: Pemerintah naikkan dana Kartu Sembako, dorong konsumsi domestik
Baca juga: Penerima Kartu Sembako bisa belanja selain telur dan beras


"Bagi penduduk miskin, bantuan ini hanya 15,94 persen dari pengeluaran makanan, relatif sedikit dibanding kebutuhan mereka. Sementara untuk kelompok rentan miskin, rata-rata hanya 11,32 persen. Jauh lebih rendah," kata Ahmad dalam diskusi daring Indef bersama media.

Menurut Ahmad, kelompok masyarakat miskin, hampir miskin dan rentan miskin secara umum pengeluarannya bergantung pada makanan. Artinya, jika dalam masa pandemi COVID-19, mereka mengalami kesulitan dalam ketersediaan dan akses makanan, akan berpengaruh besar pada kehidupan mereka.

Pemerintah perlu mengantisipasi potensi peningkatan kemiskinan karena kenaikan harga pangan dan pendapatan masyarakat yang berkurang akibat terdampak PHK, katanya.

Ahmad menambahkan besaran bantuan untuk sembako setidaknya harus dapat memenuhi 25-30 persen dari pengeluaran masyarakat dalam membeli bahan pangan.

"Tadi kita lihat sekitar 15 persen, sangat tidak cukup. Paling tidak, memenuhi 25 sampai 30 persen. Studi di negara lain banyak di atas 20 persen. Apalagi kalau dalam situasi krisis jauh lebih besar," katanya.
Baca juga: Presiden bagikan kartu sembako, respons dampak COVID-19
Baca juga: Pemerintah siapkan Kartu Sembako untuk 15,6 juta keluarga miskin
Baca juga: Buwas tawarkan solusi distribusi BPNT libatkan RT/RW hingga Pramuka


Selain itu, banyak komoditas yang dibutuhkan masyarakat tidak dapat diakses melalui Program Kartu Sembako, seperti mie instan, gula pasir, hingga minyak goreng. Padahal, komoditas tersebut sangat besar penggunaannya dalam kebutuhan pangan sehari-hari.

Program sembako hanya mencantumkan sumber karbohidrat, yakni beras atau bahan pangan lokal lain, seperti jagung pipilan dan sagu; kemudian sumber protein hewani seperti telur, daging sapi, ayam dan ikan segar.

"Fleksibilitas penggunaan bantuan sembako dalam pandemi ini dibutuhkan karena akan sangat berpengaruh ke garis kemiskinan dan jumlah orang miskin yang cenderung meningkat selama 2020," kata Ahmad.
 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Arief Pujianto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Antisipasi PHK, Presiden percepat implementasi kartu pra-kerja

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar