"Kadin mengetahui betul permasalahan-permasalahan ekonomi kerakyatan itu karena sebagai pelaku," katanya usai jumpa pers rencana dialog ekonomi capres yang akan diselengarakan Kadin Indonesia Senin (18/5) besok.
Untuk itu, kata Sandiaga, Kadin meminta kepada siapapun presiden yang akan terpilih nanti beserta jajarannya agar tidak hanya mewacanakan ekonomi kerakyatan tersebut tetapi bisa menjadi kenyataan untuk mensejahterakan masyarakat.
Adapun permasalahan yang selama ini dihadapai untuk menjadi perhatian pemerintah akan datang terkait usaha kecil atau ekonomi kerakyatan yakni, pengaturan suku bunga yang rendah, pembangunan pasar-pasar tradisional, peningkatan daya saing, permodalan dan pembangunan sumber daya manusia untuk ekonomi kerakyatan itu.
"Untuk itu kami akan menanyakan permasalahan itu kepada tiga pasangan capres terkait kebijakan ekonomi kerakyatan itu," katanya.
Sementara itu, wakil ketua Kadin pusat bidang lingkungan hidup dan jasa kesehatan, Dewi Motik Pramono meminta, pemerintah atau kabinet yang akan datang agar memperhatikan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan di berbagai bidang.
"Pemerintah jangan terlalu gampang memberikan perijinan untuk pembangunan yang akan merusak lingkungan," katanya.
Ia mencontohkan, saat ini pemerintah baik di pusat dan daerah terlalu gampang memberikan ijin seperti untuk membangun apartemen atau real estate yang akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga terjadi banjir longsor yang berdampak buruk bagi masyarakat banyak.
"Semua jangan hanya wacana dan slogan, tetapi harus menunjukan fakta dan kenyataan," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
