"Meskipun belum selesai rekapitulasi seluruhnya, kemungkinan penurunan DPS Pemilu Presidehn 2009 akan turun hingga puluhan ribu dibandingkan DPT Pemilu Legislatif 2009 karena saat ini di Sleman terdapat 17 kecamatan dan masing-masing kecamatan terjadi penurunan antara 1.000 hingga 3.000 pemilih," kata Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman, Hamdan Kurniawan, Minggu.
Menurut dia, dari data yang masuk di KPU Kabupaten Sleman dari masing-masing kecamatan mengalami penurunan yang sangat tajam. "Kami belum dapat memastikan penurunan jumlah calon pemilih ini," katanya.
Ia mengatakan, di satu sisi kenaikan jumlah calon pemilih dari kalangan mahasiswa urban yang semula diprediksi akan tinggi ternyata sejauh ini tidak siginifikan dan kenaikan hanya berkisar 1.000 pemilih saja.
"Sejauh ini peningkatan calon pemilih dari mahasiswa tidak besar, pendataan dari Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) baru ada sekitar 1.000 mahasiswa yakni dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pendataan dari kalangan mahasiswa urban ini memang belum final namun tapi diprediksikan tidak akan besar karena pelaksanaan pilpres kebetulan bertepatan dengan liburan semesteran.
"Pelaksanaan Pemilu Presiden 2009 nanti akan bertepatan dengan liburan semesteran sehingga banyak mahasiswa yang pulang ke daerah masing-masing dan menggunakan hak pilihnya di daerah asalnya," katanya.
Sementara itu, tingkat partisipasi warga pendatang pada untuk mendaftarkan dir sebagai calon pemilih dalam Pemilu Presiden 2009 juga rendah karena hanya sedikit saja mereka yang mendaftarkan diri pada PPDP di masing-masing kecamatan.
"Para pendatang umumnya mengaku merasa kesulitan jika harus memberitahukan ke petugas di TPS asal mereka. Sebab pada umumnya warga pendatang adalah pedagang atau mereka yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga," kata petugas PPDP Beran Lor, Sleman, Handoyo.
Ia mengatakan, sejak awal pihaknya sudah membagikan form surat pernyataan kepada warga pendatang, namun hingga hari terakhir tidak ada satu pun yang mengembalikan form-nya kepada kami," katanya.
Menurut dia, dari interaksi dengan warga pendatang yang didatangi, ada beberapa alasan yang menyebabkan warga pendatang tersebut tidak menyerahkan surat pernyataan seperti warga pendatang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga mayoritas tidak memiliki kartu identitas.
"Warga yang tidak memiliki kartu identitas, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sesuai dengan instruksi KPU, identitas dan kartu keluarga menjadi alternatif yang bisa digunakan oleh warga pendatang," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
