Massa pemuda itu menuntut jasa labuh yang sudah satu tahun belum dibayarkan Pertamina ke Pemerintah Kota (Pemko) Dumai dan mendesak manajemen Pertamina untuk patuh dan tunduk membayar seluruh kewajibannya pada Pemko Dumai.
"Jasa labuh merupakan pendapatan Dumai dari sektor non migas dan selama satu tahun ini belum dibayar oleh Pertamina. Jasa labuh sebesar 30 persen dari hasil pendapatan Pertamina," ungkap Ketua KNPI Dumai Riski Kurniawan.
Ia mengatakan, pembayaran jasa labuh ke pemerintah daerah merupakan peraturan yang seharusnya dipatuhi Pertamina namun perusahaan negara itu mengabaikan setoran ke kas daerah dan perusahaan minyak nasional itu juga dinilai tidak kooperatif.
"Pertamina tidak mau mendukung pembangunan Kota Dumai dari hasil sektor peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor non migas," katanya.
Puluhan massa KNPI itu mengelar aksinya di depan Gedung Kuning, yang merupakan kantor Pertamina, lokasinya persis di depan Kilang Minyak Putri Tujuh Dumai. Jalan Putri Tujuh di depan Gedung Kuning merupakan lalu lintas yang ramai dan satu-satunya jalan lintas bagi angkutan barang baik ke ke pelabuhan Dumai maupun ke pusat industri CPO.
Selama pemblokiran yang berlangsung dari pukul 10.00 Wib Senin pagi hingga siang aktivitas di kantor Pertamina terhenti bahkan mobil yang dikendarai Gm Pertamina Heru Supandrio serta karyawan lainnya tidak dapat masuk ke kantor karena dihalangi para pendemo.
Aksi massa hingga Senin siang masih berlangsung dan perundingan antara Pertamina, pengunjuk rasa ditengahi oleh Ketua Pansus Penyelesaian Jasa Labuh DPRD Dumai Ali Rahman Harahap hingga pukul 13.45 Wib masih berlangsung di Gedung Kuning.(*)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009
