"Faham ini sudah berlangsung sejak pemerintahan Soeharto. Karena itu, harus dihentikan karena akan meneruskan kemiskinan," katanya, di Jakarta, Sabtu.
Dia mengatakan faham neolib telah menyebabkan Indonesia terjebak ke dalam utang luar negeri dan jauh dari kemandirian.
"Jadi siapapun presiden selama ini, akan menghadapi mazhab yang sama karena memiliki tim kabinet yang sama," kata Fuad yang kini menjabat Ketua DPP Partai Hanura.
Dia menyebutkan di era Soeharto terjadi dualisme penerapan faham ekonomi. Di satu sisi ada Widjojo yang menganut faham neolib, namun di sisi lain Soeharto sebagai pengimbang yang asyik dengan program-program di pedesaan.
"Saat ini yang menjadi pengimbang neolib itu adalah tekanan rakyat," katanya.
Dia mengatakan pemerintahan yang neolib cenderung akan melihat sasaran-sasaran antara dalam memenuhi kepentingan pasar.
"Misalnya kurs indeks, harga saham, suku bunga, dan sentimen positif pasar. Padahal, itu semua tidak ada urusannya dengan kepentingan rakyat,"katanya.
Fuad mengatakan, sasaran antara tersebut merupakan kepentingan elite. Sementara bagi rakyat yang terpenting adalah, bagaimana harga beras di pasar-pasar tradisional bisa murah.
Dia mengatakan pemerintahan neolib akan selalu mendedikasikan diri kepada kepentingan kapitalis.
"Pemerintahan semacam ini selalu menonjolkan setoran-setoran indeks," katanya.
Fuad juga mengatakan pemerintah dan pelaku utama di pasar bagai saudara kembar. Di Amerika Serikat, pemerintahan akan mengucurkan dana pada General Motor dan Chrysler. Sementara subsidi bagi rakyat pada pemerintahan neolib hanya dilakukan apabila ada tekanan publik.
Dia mengatakan neolib adalah faham yang mengejar keuntungan pribadi dan individu. Faham ini semakin berkembang luas pada bidang pendidikan, kesehatan dan kehidupan sosial lainnya.
"Pada pemerintahan neolib, tugas- tugas pemerintah adalah melindungi kebebasan pasar dan all out membela pasar. Bukan membela rakyat yang lemah, namun pelaku pasar atau para kapitalis," katanya.
Pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Kodrat Wibowo mengatakan ciri pemerintahan yang menganut faham neolib adalah, pemerintah yang melepaskan kewenangannya dalam penyediaan barang-barang publik.
"Pemerintah melakukan privatisasi BUMN, membuka pintu lebar-lebar pada asing, dan keikutsertaan dalam perdagangan bebas," katanya. (*)
Pewarta:
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2009
