Jakarta (ANTARA News) - Lembaga Studi Demokrasi (LSD), sebagai bagian dari masyarakat madani, mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono- Boediono (SB-boediono) pada pilpres 8 Juli 2009, kata Direktur Eksekutif LSD Denny JA, PhD.

"Dukungan kepada SBY-Boediono didasarkan sesuai dengan misi berdirinya Lembaga Studi Demokrasi yaitu Pemerintahan Yang Kuat dan Konsolidasi Demokrasi," katanya di Jakarta, Senin.

Denny mengatakan, latar belakang dukungannya berdasarkan pasangan SBY-Boediono lebih menjamin terbentuknya pemerintahan yang kuat karena didukung koalisi partai dengan jumlah suara lebih dari 50 persen dari total kursi di DPR 2009-2014.

"Dari hasil survei opini publik, figur SBY adalah pribadi juga sangat kokoh di mata pemilih," kata Denny yang juga Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia itu.

Oleh karena itu, katanya, jika terpilih, pasangan SBY-Boediono diharapkan melakukan inisiatif agar sistem yang ada lebih kondusif bagi terbentuknya pemerintahan yang lebih kuat lagi.

Menurut ia, dua hal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat, yaitu pertama, amendemen UUD 1945, misalnya dengan memberikan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hak legislatif, agar pemerintahan lebih representatif.

"Kekuasaan legislatif bagi DPD akan membuat produk legislatif lebih sensitif atas suara dari daerah. Pemerintahan hanya lebih kuat jika ia lebih representatif atas keberagaman daerah di Indonesia," ujarnya.

Untuk memperkuat parlemen, hak membuat UU dilakukan saja oleh DPR dan DPD. Presiden tak perlu membahas UU bersama sejak awal, tapi presiden punya hak veto untuk menolak draft UU, seperti di negara AS.

"Hak veto presiden atas legislatif hanya bisa dikalahkan oleh legislatif yang didukung oleh 2/3 total kursi. Tentu saja presiden tetap punya hak untuk mengajukan RUU yang tetap harus disetujui DPR dan DPD," kata Denny.

Cara kedua, katanya, merevisi undang-undang untuk pemilihan umum 2014. Revisi itu perlu agar partai di parlemen 2014 nanti hanya terdiri dari 3 atau 5 partai saja. Ini bisa dikerjakan dengan menaikan syarat parliamentary threshold (batas minimal partai yang dapat ke parlemen) sebesar 5-7 persen. Dengan jumlah partai politik yang lebih sedikit, politik di parlemen akan lebih mudah dikelola.

Denny berharap, semoga dengan tradisi baru dukungan terbuka kepada capres dalam rangka sebuah gagasan, politik Indonesia lebih visioner dan lebih memberikan harapan.

"Dengan demikian, pemilihan presiden 2009 harus berujung pada terbentuknya pemerintahan yang kuat. Ekonomi lebih mudah tumbuh dan pulih jika pemerintahan kuat. Demokrasi juga lebih mudah terkonsolidasi jika pemerintahan kuat," katanya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009