Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Adi Subagyo di Jakarta, Rabu mengatakan, pembatasan tersebut diperlukan karena konsumsi premium dan solar yang terus meningkat, sementara anggaran subsidi semakin terbatas.
"Apalagi, harga minyak yang cenderung naik belakangan ini yang membuat anggaran subsidi juga meningkat," ujarnya.
Adi mengatakan, opsi pembatasan premium dan solar bersubsidi yang disiapkan antara lain penggunaan kartu pintar (smart card) khususnya buat kendaraan pribadi dan pembatasan penggunaan solar bersubsidi bagi kendaaraan industri terutama truk-truk pengangkut batu bara.
Opsi lainnya, mengganti unit dispenser yang menjual premium dan solar subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjadi nonsubsidi seperti pertamax, pertamax plus, dan pertamina dex, serta menambah unit dispenser nonsubsidi di SPBU yang belum menjualnya.
"Pembatasan juga dilakukan bagi kereta api eksekutif dan kapal industri yang tidak boleh lagi memakai solar bersubsidi," ujarnya. (*)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009
