Sekretaris Daerah Sulsel, Andi Muallim mengungkapkan, di Makassar, Selasa, bentuk pembinaan yang harus diberikan diantaranya pembagian dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), penempatan PNS, dan bantuan dana sebesar Rp5 miliar dari Kabupaten Tana Toraja dan Pemerintah provinsi.
Penegasan pemerintah provinsi ini, menyusul sejumlah kebijakan yang diambil kedua pemerintah kabupaten tersebut yang masih kurang sinkron.
"Kabupaten Toraja Utara cenderung berjalan sendiri untuk memperoleh bantuan dana baik dari pemerintah pusat maupun provinsi," ungkapnya.
Pemerintah provinsi Sulsel menyatakan akan terus melakukan monitoring pembinaan yang dilakukan Kabupaten Tana Toraja hingga Kabupaten Toraja Utara sudah dapat dilepas untuk mandiri.
"Perselisihan yang selama ini terjadi karena pengalokasian dana tidak terulang," ucapnya.
Muallim menambahkan, untuk penetapan Sekretaris Daerah Toraja Utara pihaknya mengaku telah menerima tiga nama yang telah diusulkan pemerintah kabupaten setempat.
Rencananya, ketiga nama ini akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan oleh pemerintah provinsi Sulsel paling lambat awal bulan Juli 2009.
Kabupaten Toraja Utara, Sulsel pada 2009 masih membutuhkan dana RP9 miliar untuk biaya pendidikan dan kesehatan gratis khususnya bagi keluarga tidak mampu di wilayah pedesaan.
Bupati Toraja Utara, YS. Dalipang di Makassar, sebelumnya mengatakan, pemerintah provinsi Sulsel belum menganggarkan dana dalam APBD 2009 karena daerah ini baru dimekarkan Nopember 2008 dari kabupaten induknya Tana Toraja.
Guna mengatasi masalah tersebut, pemerintah kabupaten Toraja Utara, meminta dana pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan ke pemerintah kabupaten Tana Toraja agar anak kurang mampu yang ada di lereng perbukitan dan desa-desa terpencil di 14 kecamatan di Toraja Utara dapat menikmati pendidikan dan kesehatan gratis.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
