Ia mengatakan, di Jakarta, Selasa, indikasi penyimpangan pada DPT ini terlihat dari temuan yang memperlihatkan adanya pemilih dengan nama berbeda namun NIK sama dalam DPT, begitu sebaliknya nama sama namun NIK berbeda.
"Telah ditemukan kurang lebih 2,2 juta pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sama yang terdapat di DPT. Kami telah melaporkan masalah ini ke Panwaslu Jatim dan Bawaslu," katanya ketika ditemui di Gedung KPU.
Di Sampang misalnya, disebutkan terdapat 212.362 NIK ganda, Sumenep tercatat 103.173 NIK ganda, Banyuwangi 172.781, Jember 424.878, Malang 315.123, Kediri 140.015, dan Tuban 109.061 NIK ganda.
Selanjutnya, diantaranya adalah di Magelang ditemukan 41.533 NIK ganda, Pasuruan 63.061, Bojonegoro 69.277, Situbondo 78.038, Probolinggo 58.671, dan Nganjuk 35.690 NIK ganda.
"Data sekitar 2,2 juta itu tidak termasuk dari Lamongan, Jombang, dan Lumajang karena datanya belum masuk," katanya setelah memberikan data tersebut ke staf KPU.
La Nyalla mengatakan, ia tidak dapat bertemu dengan anggota KPU untuk memberikan langsung data tersebut dan hanya diterima oleh salah seorang staf KPU. Ia berharap data tersebut disampaikan ke anggota KPU untuk segera diambil tindakan.
"Kalau KPU berniat menyelenggarakan pilpres yang jujur, maka tidak terlambat untuk memperbaiki DPT ini," katanya.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi anggota KPU Abdul Aziz mengatakan, pihaknya perlu memeriksa data yang dilaporkan tersebut.
"Silakan dibawa ke sini kalau ada datanya. Tetapi perlu diperhatikan NIK ganda belum tentu menunjukkan pemilih ganda, kita lihat benar atau tidak," katanya.
Ia mengatakan menghargai niat dari Pemuda Pancasila untuk menyerahkan data tersebut pada KPU. (*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
