Hal ini karena tugas utama media untuk mengontrol seluruh kegiatan Pilpres serta pemberitaan lainnya, kata Pemimpin Redaksi Majalah Berita Mingguan (MBM) Tempo, Toriq Hadad pada rapat press tentang Isu-Isu Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta, Selasa.
Isu Isu keterbukaan informasi Publik yang diselenggarakan Institut Studi Arus Informasi (ISAI) itu juga menghadirkan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia, Bimo Nugroho dan Kepala Litbang Pemberitaan Liputan 6 SCTV, Iskandar Siahaan dengan moderator, Alfito Deannova dari TVOne.
Lebih lanjut dia mengatakan, selain bersifat kritis media juga dituntut melakukan pemberitaannya secara berimbang supaya masyarakat tidak menjadi bingung.
Sementara mengenai media masih ada yang berpihak, ia mengatakan, hal itu sangat tergantung dengan media itu sendiri terutama mengenai siapa pemegang saham.
Sementara itu Kepala Litbang Pemberitaan Liputan 6 SCTV, Iskandar Siahaan mengatakan, sementara media elektornik punya aturan tersendiri terutama dalam pemberitaan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres).
Media elektronik tidak boleh mendukung capres dan cawapres apalagi dengan membuat televisi partai, kata dia lagi.
Lebih lanjut dia mengatakan, sementara keunggulan TV untuk saat ini masih lebih mudah mempengaruhi masyarakat.
Melalui tanyangan TV masyarakat dapat mengetahui figur seseorang termasuk capres dan cawapres, kata dia.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
