Tokyo (ANTARA News) - Pengamat masalah Asia Universitas Hitotsubashi, Jepang menilai Indonesia memerlukan pemimpin yang terbebas dari "ikatan" masa lalu, guna membangun kematangan demokrasi yang lebih baik dalam membangun masa depan Indonesia sebagai negara maju dan makmur.

Demikian disampaikan pengajar pada Asian Public Policy Program di School of International and Public policy, Hitotsubashi University, Profesor Shinji Asanuma kepada Antara di Tokyo, Kamis.

Asanuma mengemukakan hal itu berkaitan dengan persiapan pemilu presiden di Indonesia yang akan berlangsung pada 8 Juli.

"Pemilu kali ini merupakan dasar untuk menunjukkan kepemimpinan yang lebih kuat yang memang sangat dibutuhkan di masa depan. Pemimpin yang diperlukan adalah yang bukan terikat sejarah masa lalu," kata Asanuma yang memiliki kelompok diskusi dengan sejumlah pakar di Indonesia itu.

Pemilu presiden Indonesia yang akan berlangsung pekan depan itu menjadi perhatian serius Jepang baik dari kalangan pejabat, pebisnis dan akademisi. Hal itu tidaklah mengherankan mengingat kedua negara memiliki ketergantungan ekonomi yang amat kuat.

Indonesia di mata Jepang memiliki posisi yang amat strategis di Asia Tenggara dan sangat mengharapkan Indonesia bisa kembali menjadi pemimpin di kawasan tersebut, mengingat potensinya yang luar biasa dalam mempengaruhi negara-negara di sekitarnya.

"Kini saatnya Indonesia melihat serius masa depannya. Apalagi perkembangan demokrasi Indonesia saat ini sangat mengesankan bagi kalangan luar negeri, sehingga perlu dipertahankan," katanya.

Menyinggung sejumlah isu ekonomi yang yang diusung para kandidat presiden dan wakil presiden yang dapat mengesankan perubahan kebijakan ekonomi yang drastis, Asanuma enggan berkomentar banyak, namun dengan diplomatis ia mengatakan situasi di Indonesia sedang mengalami transisi yang membutuhkan perbaikan-perbaikan.

Asanuma bahkan lebih banyak menekankan performa tim ekonomi di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilainya baik, karena mampu memperkecil dampak yang diakibatkan dari krisis ekonomi global yang kini meluluhlantakan ekonomi negara-negara maju.

Mengenai isu-isu yang menamakan ekonomi kerakyatan yang diusung sejumlah capres dan cawapres, mantan Country Director World bank untuk wilayah Asia Tenggara itu mengatakan bahwa konsep yang diajukan itu masih sebatas retorika semata.

"Situasi ekonomi dan politik Indonesia sendiri selama proses pemilu cukup baik, karena masih mengalami pertumbuhan ekonomi, dan pada masa-masa kampanye juga tidak terjadi anarki," kata anggota Dewan Kebijakan ODA (Official Development Assistance - program bantuan pembangunan dari pemerintah Jepang).

Ketika ditanya mengenai para capres yang memiliki peluang lebih besar untuk menjadi presiden, Asanuma tidak mau menyebutkan nama, namun dengan cepat memberikan kriteria.

"Pemerintahan yang sekarang memiliki catatan perfoma yang baik. Mampu menjaga kesatuan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Pilpres mendatang semoga berjalan lancar," katanya. (*)

Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009