"Loh, apalagi, kita sudah sesuai aturan main, iklan-iklan kami sudah lolos Lembaga Sensor Film," katanya, di Jakarta, Kamis.
Fadli mengaku heran dengan penolakan tayang ketiga versi iklan Mega-Prabowo tersebut oleh sejumlah stasiun TV karena yang diungkap dalam iklan itu adalah fakta.
"Lihat, iklan pendidikan gratis dari pemerintah yang tidak sesuai dengan kenyataan justru gencar ditayangkan," ujarnya.
Ia menjelaskan, iklan yang "dicekal" nongol di layar kaca tersebut terdiri dari tiga versi, masing-masing berdurasi 60 detik.
Versi pertama menyoal masalah pendidikan gratis, yang belakangan gencar dipromosikan pemerintah lewat aneka rupa media. Versi kedua terkait utang luar negeri yang sontak melonjak. Sementara versi ketiga memotret buramnya perekonomian Indonesia.
"Apa yang kami tayangkan berdasarkan fakta, bukan rekayasa," katanya.
Tentang pendidikan gratis, lanjut Fadli, dalam iklan tersebut merekam sebuah fakta paradoks antara apa yang dipromosikan pemerintah
yakni pendidikan gratis dengan kenyataan di lapangan bahwa para orang tua murid mengeluh karena ternyata masih harus mengeluarkan uang untuk membeli buku.
Yang jelas, kata Fadli lagi, itu baru satu versi saja iklan Mega-Prabowo yang sudah mulai tayang di beberapa stasiun TV. Sedangkan dua versi lainya belum bisa tayang.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
