"Tidak ada pengaruhnya, karena rakyat rata-rata sudah punya pilihan kecuali bagi mereka yang `swing voter` atau pemilih yang memiliki kecenderungan untuk berpindah-pindah pilihan politiknya (pemilih mengambang)," kata pengamat politik Muhammad Adnan di Semarang, Minggu.
Adnan mengatakan, seharusnya seluruh pihak baik itu penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat menyadari bahwa menentukan pemimpin dengan demokrasi secara langsung membutuhkan biaya mahal.
"Tidak ada yang murah. Kalau ingin murah ya dengan sistem kerajaan, tidak melibatkan rakyat. Tinggal tunjuk anak atau keponakan untuk jadi pemimpin," katanya.
Menurutnya, soal biaya merupakan risiko yang harus ditanggung baik itu pemilihan berlangsung satu atau dua putaran.
"Biaya iklan di media elektronik juga mahal. Kalau alasan ingin menghemat Rp4 triliun harusnya tidak perlu beriklan. Jangan-jangan biaya pemilihan lebih mahal biaya iklannya," katanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 akan berlangsung pada 8 Juli 2009. Rekapitulasi di tingkat PPK 10-15 Juli, rekapitulasi tingkat kabupaten/kota 16-18 Juli, tingkat provinsi 19-21 Juli, dan tingkat nasional 22-24 Juli 2009.
Penetapan dan pengumuman secara nasional 25-27 Juli. Bila hasil rekapitulasi nasional tidak ada pasangan capre/cawapres yang mencapai 50 persen lebih dan 20 persen sebaran di 17 provinsi, maka berlangsung pilpres putaran kedua 8 September 2009.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
