"Kami sebagai bagian dari Masyarakat Madani Indonesia, warga negara Indonesia, meminta agar KPU segera melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah DPT," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di Jakarta, Minggu malam.
Din menambahkan, masih banyaknya warga negara Indonesia yang belum masuk dalam DPT jika tidak segera dilakukan perbaikan, maka sama dengan mengabaikan hak politik rakyat.
"Ini sangat bertentangan dengan demokrasi. Apapun yang menghalangi rakyat untuk menggunakan hak politiknya, termasuk karena alasan administrasi, sama sekali tidak boleh terjadi," ujarnya.
Karena itu, Muhammadiyah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang tergabung dalam Masyarakat Madani Indonesia, mendesak KPU segera melakukan tindakan nyata terkait DPT, kata Din.
Menanggapi pertemuan dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Jusuf Kalla-Wiranto dan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto di kantor PP Muhammadiyah, Din mengatakan, sebagai bentuk positif dalam mengembangkan proses demokratisasi.
"Ini merupakan hal positif dimana masing-masing calon presiden/calon wakil presiden sebagai calon pemimpin formal negeri ini, mau berkomunikasi, bersilahturahmi, dan berdialog dengan Masyarakat Madani Indonesia. Ini sangat penting dan positif," ungkapnya.
Bagi Muhammadiyah khususnya, lanjut Din, ingin mengawal proses Pilpres 2009 agar dapat berjalan secara jujur, adil, beradab dan bermartabat. "Dan terutama terhindar dari berbagai kecurangan, khususnya politik uang. Makanya kami menyatakan prihatin atas persoalan DPT ini," kata Din.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
