"Tadi Walikota Ternate sangat kesal karena dia dan seluruh anggota keluarganya belum menerima surat undangan memilih pada pilpres besok dari TPS setempat" kata Kabag Humas dan Protokoler Pemkot Ternate Yunus Yau di Ternate, Selasa.
Walikota Ternate sebagai pimpinan wilayah di daerah ini seharusnya menerima lebih awal surat undangan memilih dari TPS setempat, seperti yang selalu terjadi pada pemilu legislatif dan pilkada yang lalu.
Yunus mengatakan, pihaknya belum mengetahui apakah Walikota yang juga Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Golkar Malut itu dan keluarganya masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pilpres, karena masih dicek ke TPS d isekitar kediaman Walikota.
Tetapi, kalau mengacu pada pemilu legislatif yang lalu, dipastikan Walikota dan seluruh keluarganya masuk dalam DPT pilpres, karena pada pemilu legislatif itu mereka masuk DPT dan semuanya menggunakan hak pilih.
Anggota KPU Kota Ternate Abdul Kadir Bubu ketika dihubungi enggan berkomentar banyak mengenai hal itu. Dia hanya mengatakan bahwa undangan kepada warga untuk memilih pada pilpres sepenuhnya menjadi tanggung jawab petugas TPS setempat.
Sementara itu, petugas TPS II tempat Walikota Ternate dan keluarga akan menggunakan hak pilih masih sulit dikonfirmasi mengenai hal itu, sementara nama warga yang masuk DPT setempat yang akan menggunakan hak pilih pada pilpres besok tidak terpasang di TPS itu.
Koordinator tim kampanye capres/cawapres pasangan JK-Wiranto di Kota Ternate Asgar Saleh mengatakan, petugas TPS seharusnya mendahulukan penyerahan surat undangan kepada Walikota Ternate sebagai bentuk penghargaan terhadap pimpinan wilayah setempat.
Tim JK-Wiranto di Ternate akan mengecek ke TPS tempat Walikota Ternate dan keluarga menggunakan hak pilih untuk mengetahui apakah belum diserahkannya surat undangan itu karena faktor tekhnis atau karena tidak masuk dalam DPT pilpres. (*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
