"Alat-alat pertahanan yang bisa dibuat di dalam negeri saya larang dibeli dari luar negeri," kata Presiden saat menyaksikan serahterima 40 panser APC 6x6 dari Direktur Utama PT Pindad kepada Menteri Pertahanan di PT Dirgantara Indonesia Bandung, Jumat.
Kepala Negara menilai kebijakan itu bukanlah suatu bentuk dari proteksionisme melainkan wujud dari komitmen pada 2005 untuk memproduksi sendiri alat-alat yang dapat dibuat di dalam negeri.
"Untuk pertahanan kita prioritaskan produk dalam negeri, itupun kita masih membeli persenjataan yang lain (dari luar negeri)," katanya.
Namun, lanjut Presiden, hal itu hanya dapat dilakukan jika industri pertahanan dalam negeri kompetitif sehingga rakyat tidak dirugikan karena membeli produk yang sama dengan produk luar negeri dengan harga yang lebih mahal.
Menurut Kepala Negara, industri pertahanan harus kompetitif jika tidak ingin mati akibat kalah bersaing.
Selain kompetitif, lanjut dia, agar dapat memberikan sumbangan signifikan pada pembentukan postur pertahanan, industri pertahanan juga harus efisien dan berkelanjutan.
Untuk mewujudkan itu semua, Kepala Negara berjanji bahwa pemerintah siap membantu dengan berbagai inovasi, teknologi dan investasi.
Saat memberikan penjelasan antara perlunya kesesuaian antara cetak biru moderenisasi sistem pertahanan dengan kesediaan anggaran negara, Presiden sempat menegur tiga orang tamu undangan yang sibuk bercakap-cakap.
Sebelumnya Kepala Negara juga pernah menegur seorang tamu undangan yang mengantuk di saat pidatonya di Lemhanas tahun lalu.
Sebelum menyaksikan serah terima itu, Kepala Negara menggelar rapat terbatas dengan Panglima TNI Djoko Santoso, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Mensesneg Hatta Rajasa dan Seskab Sudi Silalahi untuk membahas mengenai usulan cetak biru modernisasi pertahanan Indonesia.
Kepala Negara mengatakan cetak biru moderenisasi sistem pertahanan diperlukan untuk betul-betul mewujudkan postur pertahanan yang kokoh.
Cetak biru tersebut, menurut Kepala Negara, juga akan disesuaikan dengan anggaran negara sehingga diperlukan suatu prioritas.
Sementara itu Menhan mengatakan bahwa 40 buah panser APS 6x6 tersebut merupakan produksi PTB Pindad yang dibiayai oleh APBN --Rp1,12 trilun untuk 154 panser.(*)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009
