Yogyakarta (ANTARA News) - Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerjunkan pasukan elit untuk menyisir kantong-kantong rawan yang dicurigai menjadi tempat persembunyian kelompok teroris maupun pelaku kejahatan lainnya pascateror bom di Jakarta, Jumat (17/7).

"Kapolda DIY Brigjen Pol Sunaryono telah memanggil seluruh kepala satuan wilayah (Kasatwil) mulai dari Kapoltabes Yogyakarta, Kapolres, Kasat Brimob, Komandan Densus 88 Polda DIY dan para perwira di jajaran Reskrim maupun Intelkam. Mereka diminta meningkatkan kewaspadaan dan menyisir tempat rawan yang diduga menjadi tempat persembunyian teroris," kata Kepala Bidang Humas Polda DIY, AKBP Anny Pudjiastuti, Minggu.

Menurut dia, arahan khusus dari Kapolda DIY tersebut dimaksudkan untuk antisipasi keamanan pascaledakan bom di Jakarta dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 yang rawan terjadi gangguan keamamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Selain kantong-kantong rawan, objek vital dan pusat kosentrasi masyarakat seperti pusat perbelanjaan baik pasar modern maupun tradisional dan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mendapat perhatian serius," katanya.

Ia mengatakan, untuk masing-masing satuan wilayah diwajibkan untuk menerjunkan personel sekitar dua pertiga kekuatan yang dimiliki.

"Begitu juga untuk Samapta, personel yang melakukan patroli keamanan juga ditambah jumlahnya serta menempatkan mereka untuk membantu petugas keamanan (security) di sejumlah tempat rawan seperti bandara, kantor pemerintah, kantor layanan publik maupun kantor PLN dan Pertamina serta lingkungan hotel berbintang," katanya.

Anny mengatakan, Yogyakarta sebagai kota pariwisata selama ini banyak mendapat kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik sehingga pengamanan obyek wisata juga menjadi prioritas.

"Pada intinya Polda DIY tidak ingin kebobolan, sehingga seluruh kemampuan dikerahkan untuk mengantisipasi gangguan keamanan termasuk melindungi wisatawan yang berkunjung ke Yoagyakarta. Diharapkan dengan pengamanan ini kondisi keamanan Yogyakarta tetap kondusif," katanya.

Ia menambahkan, peningkatan pengamanan ini tidak terbatas waktunya karena didasarkan pada perkembangan situasi di lapangan.

"Status Siaga I yang merupakan rangkaian pengamanan Pilpres sebenarnya berakhir pada Oktober nanti atau setelah pelantikan presiden terpilih, namun berkaitan dengan kejadian pemboman di Jakarta maka peningkatan pengamanan ini tergantung situasi di lapangan dan sampai benar-benar dinyatakan kondusif," katanya.(*) 

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009