"Disepakati besaran defisit dalam RAPBNP 2009 adalah sebesar Rp132,01 triliun atau 2,4 persen dari PDB," kata Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR, Suharso Monoarfa di Gedung DPR Jakarta, Rabu.
Besaran defisit sebesar 2,4 persen dari PDB merupakan kesepakatan/hasil pembahasan di Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan Panitia Anggaran DPR.
Suharso yang juga merupakan Koordinator Panja dimaksud, melaporkan kesepakatan itu dalam rapat kerja Panitia Anggaran DPR dengan pemerintah pada Rabu (22/7) ini.
Menurut Suharso, defisit sebesar Rp132,01 triliun atau 2,4 persen dari PDB merupakan selisih antara pendapatn negara dan hibah sebesar Rp871,00 triliun dan belanja negara sebesar Rp1.003,01 triliun.
Perhitungan RAPBNP 2009 itu menggunakan asumsi dasar pertumbuhan ekonomi sebesar 4,3 persen (usulan pemerintah 4,3 persen), tingkat inflasi 4,5 persen (5,0 persen), rata-rata kurs rupiah Rp10.500 (Rp10.600/dolar AS), suku bunga SBI 3 bulan 7,5 persen (7,5 persen), harga minyak 61 dolar AS (61 dolar AS), lifting minyak 960 ribu barel/hari (960 ribu barel per hari), dan PDB Rp5.401,64 triliun (Rp5.425,40 triliun).
Kesepakatan Panja juga meminta pemerintah mengantisipasi dampak bom Mega Kuningan Jakarta terhadap perekonomian nasional.
"Pemerintah diminta untuk menyiapkan langkah antisipasi termasuk kemungkinan konsekuensi anggarannya di tahun 2009, dengan tetap menjaga target defisit APBNP 2009 tidak melampaui dari yang telah diusulkan pemerintah di RAPBNP 2009," kata Suharso.
Rapat kerja Panggar DPR dengan pemerintah yang dipimpin Ketuanya Emir Moeis belum dapat menyepakati sejumlah masalah sehingga masih memerlukan pembahasan lagi.
Namun ditargetkan pengambilan keputusan tingkat II terhadap RAPBNP 2009 dapat dilakukan melalui sidang paripurna luar biasa DPR pada 3 Agustus 2009. Sidang tersebut merupakan sidang luar biasa karena digelar saat DPR dalam masa reses.
Sementara itu Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Depkeu Anggito Abimanyu mengatakan, dengan penurunan defisit dari 2,5 persen menjadi 2,4 persen maka terjadi penghematan sebesar sekitar Rp1 triliun.
Ia menyebutkan, ada catatan dari Panja Panggar DPR yang meminta pemerintah menggunakan dana penghematan itu untuk antisipasi dampak bom sehingga defisit tetap tidak lebih dari 2,5 persen.
"Nanti akan diteruskan di Panja Belanja artinya kalau memang ada kebutuhan rspon dari sisi belanja terkait dampak bom, pemerintah diminta mempersiapkannya. Nanti kita lihat untuk apa, apakah untuk pariwisata, untuk recovery, atau lainnya," kata Anggito.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
