Bandung (ANTARA News) - Calon Presiden M Jusuf Kalla mengatakan, pihaknya akan tetap mengajukan persoalan kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pembelajaran demokrasi agar pada masa mendatang tidak terulang kembali.

"Kita (JK-Wiranto) akan tetap ajukan persoalan DPT ini ke MK. Ini bukan soal setuju tak setuju tetapi soal pembelajaran demokrasi," Kata Capres Jusuf Kalla ketika dicegat wartawan usai membuka Konferensi Inovasi, Kewirausahaan dan UKM di Bandung, Jabar, Kamis.

Jusuf Kalla membuka konferensi tersebut dalam kapasitas sebagai Wakil Presiden.

Menurut Kalla, persoalan kisruh DPT penting untuk diselesaikan di MK. Hal ini, tambahnya, agar jangan sampai terulang kembali pada masa mendatang baik untuk pilkada maupun pileg dan pilpres.

"Ini (soal DPT) jangan terulang lagi. Soal DPT ini jangan dibiarkan. Kalau tidak , nanti bisa terulang lagi di pilkada atau lainnya," kata Kalla.

Namun Kalla mengakui bahwa memang hasil pilpres tetap menunggu rekapitulasi dari KPU.

Sebelumnya dalam pidatonya Jusuf Kalla juga mengakui bahwa dirinya banyak difitnah selama masa kampanye pilpres 2009 dengan berbagai pemberitaan yang tidak benar.

"Kemarin itu (pilpres) di daerah-daerah penerima BLT dikatakan kalau JK menang BLT tidak ada lagi," kata Jusuf Kalla.

Lebih lanjut Kalla mengatakan, selain itu juga beredar kabar bahwa dengan adanya konversi minyak tanah ke gas LPG maka jika JK menang maka JK akan kaya raya.

"Iya begitukan pak Gubernur( Ahmad Heriyawan, red) , di sini (Jabar) beredar itu semua," kata Kalla sambil menunjuk Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriyawan.

Dalam pidato lainnya Kalla juga mengakui bahwa konsep kemandirian bangsa yang ditawarkannya saat kampanye pemilu presiden masih sulit diterima masyarakat dan kalah populer dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Cara berpikir kemandirian itulah yang saya kampanyekan kemarin (dalam pilpres) walaupun kalah. Ternyata kita belum sampai ke situ, masyarakat masih suka BLT dan lain-lain itu," kata Kalla.

Kalla mengemukakan ternyata konsep kemandirian yang ditawarkannya tersebut masih sulit diterima masyarakat. Masyarakat tambahnya masih sebatas menerima hal-hal yang bersifat pragmatis saja. Padahal tambahnya kemandirian bangsa akan membawa bangsa ini lebih baik ke depan. (*)

Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009