"Melalui Komite Kebijakan KUR kita akan lakukan MoU baru dengan persyaratan yang lebih kompetitif," kata Suryadharma Ali di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan, hal itu sangat mungkin dilakukan jika memang telah disepakati melalui Komite Kebijakan KUR.
Pernyataan itu disampaikan terkait dengan wacana untuk melibatkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan bank swasta untuk turut menyalurkan KUR.
"Bisa saja nanti dilakukan MoU baru dengan BPD atau bank swasta," katanya.
Sebelumnya Menteri sempat mengutarakan kekecewaannya atas rendahnya serapan KUR hingga semester 1 2009 yakni hanya Rp1,9 triliun dari plafond Rp20 triliun.
Pihaknya mempertimbangkan untuk melibatkan BPD dan bank swasta untuk menyalurkan KUR.
Asbanda (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah) sendiri menyatakan program kredit mikro yang disalurkannya jauh lebih luwes dibandingkan KUR dari sisi persyaratan dan suku bunga.
"Kalau kita lihat ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUR sebenarnya program kredit mikro BPD itu jauh lebih luwes," Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Winny E. Hassan.
Ia mencontohkan, dalam program KUR ada ketentuan yang menyaratkan debitur tidak diperkenankan menambah fasilitas baru jika fasilitas lama belum lunas.
Sedangkan ketentuan pada BPD memperkenankan penambahan fasilitas baru meskipun fasilitas lama belum lunas. Itu belum termasuk tingkat suku bunga kredit BPD yang rata-rata 14 persen sedangkan KUR 16 persen.
Winny menyatakan BPD siap dilibatkan menyalurkan KUR dengan beberapa persyaratan KUR disesuaikan dengan BPD yang dinilainya lebih longgar.
Realisasi KUR sejak program tersebut diluncurkan pada 2007 hingga 30 Juni 2009 sebesar Rp14,882 triliun dengan lebih dari dua juta debitur rata-rata kredit Rp7,35 juta. (*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
