Hal itu dikemukakan oleh Musni Umar, yang juga salah satu anggota kelompok pakar Indonesia dalam kajian hubungan RI-Malaysia, di Jakarta, Minggu, mengenai hasil penghitungan akhir KPU terhadap Pemilu Presiden (Pilpres) 2009.
"Keputusan rakyat itu, harus dihormati dan diterima dengan legowo, terlepas banyak kekurangan dan bahkan disebut terjadi berbagai kecurangan," katanya.
Ia mengatakan, hasil rekapitulasi perolehan suara dalam pilpres yang telah disahkan dan ditetapkan KPU pada Sabtu (25/7) adalah sah secara hukum, sebelum ada ketetapan lain.
Menurut dia, hasil tersebut mencerminkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia (60,80 persen) telah menggunakan kedaulatan politiknya untuk memilih kembali Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden periode kedua yang berpasangan dengan Boediono.
Namun, lanjut dia, langkah yang dilakukan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang lain juga hendaknya memperoleh apresiasi.
"Kita juga patut memberi apresiasi yang tinggi kepada para capres yang lain yang memilih MK untuk meminta keadilan dalam menyelesaikan dugaan kecurangan dalam pemilu presiden, dan tidak memilih demokrasi jalanan untuk menuntut keadilan," katanya.
Ia menilai prosedur hukum yang dipilih dalam menyelesaikan permasalahan dapat menghindarkan Indonesia dari konflik terbuka, yang rentan terhadap berbagai macam provokasi dan dapat memicu konflik fisik atau kerusuhan sebagaimana yang terjadi di Iran.
Rekapitulasi penghitungan suara akhir Pilpres 2009 di 33 provinsi oleh KPU, menunjukkan pasangan Megawati-Prabowo Subianto memperoleh 32.548.105 suara (26,79 persen), SBY-Boediono meraih 73.874.562 (60,80 persen), dan Jusuf Kalla-Wiranto mendapat 15.081.814 suara (12,41 persen).
Jumlah suara sah 121.504.481 dan suara tidak sah sebanyak 6.479.174 suara.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
