Pakar: Perlu antisipasi krisis pangan di tengah pandemi COVID-19

Pakar: Perlu antisipasi krisis pangan di tengah pandemi COVID-19

Pakar pertanian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof. Totok Agung Dwi Haryanto. ANTARA/Sumarwoto

Purwokerto (ANTARA) - Pakar pertanian Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Prof. Totok Agung Dwi Haryanto mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pangan di tengah pandemi COVID-19 seperti yang diprediksi organisasi pangan dan pertanian dunia (Food and Agriculture Organization/FAO).

"FAO memrediksi akan terjadi krisis pangan di tengah pandemi COVID-19. Krisis pangan akan terjadi secara global," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu.

Ia mengatakan hal itu terjadi karena terhambatnya produksi dan rantai pasok akibat kebijakan penanganan pandemi COVID-19 seperti lockdown, social distancing, dan lain-lain.

Baca juga: Mendagri puji program lumbung pangan COVID-19 Bekasi

Menurut dia, persoalannya bukanlah pada pertanyaan mungkinkah krisis pangan tersebut juga akan dirasakan di Indonesia yang saat sekarang baru panen padi musim tanam pertama.

"Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, bagi kita yang lebih penting adalah bagaimana menyediakan pangan yang mencukupi, baik secara kuantitatif maupun mutu yang menjamin kesehatan seluruh masyarakat. Penyediaan pangan jangka pendek maupun jangka panjang. Kita belum tahu sepanjang manakah pandemik COVID-19 ini akan memapar," katanya.

Lebih lanjut, Totok mengatakan ada ataupun tidak ada krisis pangan, setiap negara tentu memrioritaskan ketersediaan pangan bagi penduduknya.

Oleh karena itu, kata dia, negara negara yang penyediaan pangannya sudah terbiasa bergantung kepada impor, mestinya perlu lebih waspada dan perlu membuat antisipasi lebih keras untuk penyediaan pangan tersebut.

Baca juga: Durasi pandemik Corona dan tata kelola distribusi pangan

"Beberapa negara sudah memberi sinyal untuk penghentian ekspor pangan, termasuk Vietnam yang biasa mengekspor beras ke Indonesia, juga Rusia yang merupakan pengekspor utama gandum dan bebijian lain," katanya.

Terkait dengan hal itu, dia mengatakan ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi krisis pangan, antara lain kelompok tani perlu menghidupkan kembali lumbung padi.

"Perlu ada sebagian panen yang disimpan. Jangan sampai semua panen dijual. Apalagi saat ini harga gabah kering panen harganya sedang jatuh, di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah)," katanya.

Menurut dia, harga gabah kering panen (GKP) di Banyumas saat ini sebesar Rp3.800 per kilogram, bahkan ada yang Rp3.600 per kilogram.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 Tahun 2020, HPP untuk GKP di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp4.200 per kilogram dan di tingkat penggilingan Rp4.250 per kilogram.

Sementara HPP untuk gabah kering giling (GKG) di tingkat penggilingan Rp5.250 per kilogram dan di gudang Bulog Rp5.300 per kilogram, sedangkan beras di gudang Bulog Rp8.300 per kilogram..

"Dinas Pertanian setempat melalui para penyuluh perlu sosialisasi teknologi penyimpanan gabah dan kriteria mutu gabah agar dapat disimpan lama," kata Totok.

Ia mengatakan strategi kedua adalah memanfaatkan semua lahan potensial yang ada untuk produksi pangan, baik tanaman, ternak, maupun ikan.

Menurut dia, lahan pekarangan dan halaman rumah termasuk polybag dapat dimanfaatkan untuk bertanam sayuran. Selain itu, budi daya ikan lele dan sejenisnya dalam ember plastik kombinasi dengan kangkung dan sayuran lain dapat dipraktikkan di halaman rumah.

"Strategi yang ketiga adalah meningkatkan indeks pertanaman (IP) termasuk di lahan sawah. Bahwa secara nasional, kita memiliki luas lahan baku 7,4 juta hektare, luas panen padi kita tiap tahun sekitar 11 juta hektare.Berarti IP rata-rata masih 150," katanya.

Padahal jika dihitung jumlah bulan dalam satu tahun yang sebanyak 12 bulan, kata dia, Indonesia mempunyai potensi mencapai IP300 untuk tanaman semusim yang umurnya kurang dari 4 bulan.

"Artinya, kita masih mempunyai peluang untuk memanfaatkan lahan sawah yang belum maksimal untuk ditanami tanaman pangan. Misalnya, padi, jagung, kedelai, kacang hijau, dan sayuran semusim yang lain," katanya.

Totok mengatakan persoalannya adalah ketersediaan air, sehingga pemerintah pusat maupun daerah perlu didorong untuk membenahi saluran irigasi dan menyediakan teknologi pengadaan air saat kemarau untuk lahan sawah yang belum beririgasi optimal, misalnya dengan sumur pantek dan revitalisasi waduk, danau, dan embung yang ada.

Menurut dia, strategi keempat adalah memanfaatkan lahan-lahan kering tegalan yang belum optimal untuk produksi pangan. Dalam hal ini, jenis tanaman seperti singkong, sorghum, millet, serta juwawut dapat dikembangkan di daerah tersebut karena cukup tahan terhadap kekeringan dan setidaknya dapat menjadi cadangan pangan di pedesaan.

Ia mengatakan strategi kelima adalah memanfaatkan lahan perkebunan yang potensial untuk ketahanan pangan. Perkebunan kelapa, kelapa sawit, karet dll yang sedang dalam tahap replanting berpotensi besar menjadi sumber ketahanan pangan.

Setidaknya sampai 4 tahun berjalan atau sampai tanaman perkebunan tersebut mencapai usia produktif, kata dia, lahan di sekitar tanaman replanting dapat dimanfaatkan untuk ditanami padi gogo, jagung, dan kacang-kacangan.

"Jika lima strategi tersebut bisa dilaksanakan serta dilengkapi dengan sistem distribusi dan transportasi logistik yang memadai, kita yakin akan mampu menghadapi kelangkaan pangan nasional. Integritas dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan tentu dibutuhkan untuk suksesnya kebijakan ini," tegasnya. 

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Surplus 30 ribu ton untuk ketersediaan pangan di masa COVID-19

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar