Ditemui usai pembahasan "Antisipasi FTA ASEAN-China 2010" di aula Asosiasi Industri Pertekstilan Indonesia (API) di Jakarta Rabu Beny mengatakan, sejak terjadinya perdagangan bebas surplus perdagangan Indonesia ke China menurun signifikan.
Penurunan tersebut, kata Beny diantaranya ditandai dengan menurunnya surplus perdagangan Indonesia- China yang defisit 3,61 miliar dolar AS pada 2008.
Begitu juga dengan perdagangan pada sektor non migas juga mengalami defisit yang sangat besar dari surplus 79 juta dolar AS di tahun 2004 menjadi defisit 7,16 miliar dolar AS pada tahun 2008.
Selain itu, kata dia, pada 2008 neraca perdagangan Indonesia menurun tajam dari 32,75 miliar dolar AS pada 2007 menjadi hanya 23,31 dolar AS. Penurunan tersebut terbanyak dialami oleh sektor non migas yang mencapai 42,5 persen.
"Turunnya neraca perdagangan itu tentunya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak seimbang dengan laju inflasi yang berujung pada menurunnya kesejahteraan masyarakat," kata dia.
Menurut Beny, terjadinya lonjakan impor dari China ke Indonesia tersebut diantaranya didorong oleh penurunan bea masuk sejak ditandatanganinya FTA ASEAN-China pada 2004.
Pada 2005, kata dia, produk-produk impor pertanian China sudah menikmati biaya masuk 0 persen, begitu juga produk manufaktur penurunan tarif terus dilakukan hingga maksimal 5 persen pada 2009.
Sesuai dengan perjanjian, tambah Beny, pada 2010 sebagian besar bea masuk produk manufaktur akan menjadi 0 persen kecuali produk sensitif.
"Bila ketentuan bea masuk produk manufaktur 0 persen diterapkan, sudah dapat dipastikan manufaktur dalam negeri akan semakin terpuruk dan defisit akan terus membengkak, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara nasional," kata dia.
Dengan demikian, kata dia, Kadin bersama asosiasi sektoral akan meminta kepada pemerintah melalui Departemen Perdagangan untuk mengajak negara ASEAN lainnya melakukan negosiasi ulang FTA ASEAN-China.
Selain itu, kata dia, Kadin juga berharap pemerintah mengantisipasi masuknya produk impor terutama produk konsumsi sebelum meliberalisasikan sektor perdagangannya.
Beberapa langkah antisipasi yang bisa dilakukan diantaranya, penerapan standar liberalisasi maupun kewajiban sertifikasi produk konsumsi dengan alasan perlindungan konsumen yang berhubungan dengan prosedur impor.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
