"Sebaiknya tetap terus ada, karena masih banyak yang harus dikerjakan, untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan," kata Meutia, usai menjadi pembicara pada acara Diskusi Panel dengan tema "Gender and Ethnicity" di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu.
Ia mengatakan, kementerian pemberdayaan perempuan tersebut jangan dijadikan setingkat dirjen di bawah salah satu departemen, tetapi harus tetap sebagai kementerian seperti saat ini.
"Menneg PP seharusnya tetap ada," jelasnya.
Menurut dia, kementerian yang dipimpinnya telah banyak berbuat untuk memberdayakan perempuan, misalnya pembuatan Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan saat ini sedang merancang Undang-Undang tentang Pengarusutamaan Gender.
Lebih lanjut Meutia mengatakan bahwa masih banyak yang harus dilakukan kementerian perempuan tersebut untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan gender.
"Aturan-aturan yang bias gender harus segera direvisi," katanya.
Mengenai siapa yang harus memimpin kementerian perempuan tersebut dalam kabinet mendatang, dirinya sendiri atau yang lainnya, Meutia mengatakan belum mengetahuinya.
"Saya belum tahu itu, yang jelas saya menjadi menteri pemberdayaan perempuan sampai 20 Oktober nanti," jelasnya.
Meutia mengaku belum ada pemberitahuan dari pihak manapun kalau dirinya tetap menjadi menteri atau tidak pada kabinet mendatang, atau ditempatkan pada pos menteri lainnya.
"Tidak berani saya. Pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden," katanya.
Ketika ditanya apakah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) akan mendapat jatah menteri dalam kabinet mendatang, Ketua Umum PKPI tersebut mengatakan bahwa masyarakat memang menginginkannya seperti itu.
"Masyarakat kan maunya seperti itu," demikian Meutia.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
