Alih fungsi hutan di Riau, KPK cecar saksi soal operasional perusahaan

Alih fungsi hutan di Riau, KPK cecar saksi soal operasional perusahaan

Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Penyidik mengonfirmasi mengenai kegiatan operasional PT Dulta Palma melaksanakan izin penggunaan hutan di Provinsi Riau
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi saksi mengenai kegiatan operasional PT Dulta Palma untuk melaksanakan izin penggunaan hutan di Provinsi Riau.

KPK, Jumat (15/5) memeriksa eks-pegawai PT Dulta Palma Group Ivon Maria Wijayanti sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau Tahun 2014 untuk tersangka pemilik PT Darmex Group/PT Duta Palma Surya Darmadi (SUD).

"Penyidik mengonfirmasi mengenai kegiatan operasional PT Dulta Palma melaksanakan izin penggunaan hutan di Provinsi Riau," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangannya di Jakarta, Jumat (15/5) malam.

Baca juga: KPK panggil saksi dalam penyidikan kasus alih fungsi hutan di Riau

Pada 29 April 2019, KPK telah menetapkan Surya bersama PT Palma Satu dan Legal Manager PT Duta Palma Group Tahun 2014 Suheri Terta (SRT) sebagai tersangka.

Adapun hubungan antara korporasi dengan dua orang tersangka lainnya, yaitu diduga pertama, perusahaan yang mengajukan permintaan pada mantan Gubernur Riau Annas Maamun diduga tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas dimiliki oleh PT Darmex Agro.

Surya diduga juga merupakan beneficial owner PT Darmex Agro dan Duta Palma Group. Suheri merupakan Komisaris PT Darmex Agro dan orang kepercayaan Surya, termasuk dalam pengurusan perizinan lahan seperti diuraikan dalam kasus ini.

Dalam penyidikan itu, diduga Surya merupakan beneficial owner PT Palma Satu bersama-sama Suheri Terta selaku orang kepercayaan Surya daIam mengurus perizinan terkait lahan perkebunan milik Duta Palma Gorup dan PT Palma Satu dan kawan-kawan sebagai korporasi yang telah memberikan uang Rp3 miliar pada Annas Maamun terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014.

Baca juga: Kasus alih fungsi hutan, KPK agendakan periksa pengusaha Suheri Terta

Oleh karena tersangka Surya diduga merupakan beneficial owner sebuah korporasi, dan korporasi juga diduga mendapatkan keuntungan dari kejahatan tersebut, maka penanggungjawaban pidana selain dikenakan terhadap perorangan juga dapat dilakukan terhadap korporasi.

Perkara itu merupakan pengembangan dari hasil OTT pada 25 September 2014 lalu. Dalam kegiatan tangkap tangan itu, KPK mengamankan uang dengan total Rp2 miliar dalam bentuk Rp500 juta dan 156 ribu dolar Singapura kemudian menetapkan dua orang sebagai tersangka.

Dua tersangka itu, yakni Gubernur Riau 2014-2019 Annas Maamun dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau Gulat Medali Emas Manurung.

Baca juga: Kasus alih fungsi hutan di Riau, KPK panggil tiga saksi

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Upaya memperjuangkan hutan adat Suku Sakai

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar