Anggota DPD: Jangan sampai ada orang Bali tidak makan

Anggota DPD: Jangan sampai ada orang Bali tidak makan

Anggota DPD RI Made Mangku Pastika dalam diskusi virtual bertajuk "Ketahanan Pangan dalam Menghadapi COVID-19" di Denpasar (Antaranews Bali/Ni Luh Rhisma/2020)

Denpasar (ANTARA) - Anggota DPD RI Made Mangku Pastika mengingatkan Gubernur Bali dan bupati/wali kota di daerah itu untuk tidak segan mengeluarkan cadangan beras pemerintah jika memang diperlukan dalam masa pandemi COVID-19, agar jangan sampai ada warga Bali yang tidak bisa makan gara-gara tidak memiliki beras.

"Untuk cadangan beras pemerintah itu, gubernur punya jatah 200 ton dan bupati/wali kota masing-masing 100 ton," kata Pastika dalam acara penyerapan aspirasi secara virtual bertajuk 'Ketahanan Pangan dalam Menghadapi COVID-19', di Denpasar, Kamis.

Menurut Pastika, beras cadangan pemerintah bisa dikeluarkan kapan saja, yang penting statusnya bencana.

Oleh karena sekarang kita masih dalam status Bencana Nasional bidang Kesehatan, tentu cadangan beras pemerintah itu boleh dikeluarkan.

Baca juga: Bali United serahkan bantuan masker ke Pemerintah Kota Denpasar

Baca juga: Sekda Bali: Jangan lengah meskipun kesembuhan pasien COVID-19 tinggi


"Dimana aja kurang beras bisa disuplai oleh gubernur dan wali kota. Jangan sampai ada orang Bali enggak bisa makan karena beras cadangan pemerintah itu bisa didrop, kok. Berasnya ada, total 1.100 ton jika digabungkan antara yang jatah gubernur dengan sembilan bupati/wali kota," ucap mantan Gubernur Bali dua periode itu.

Sementara itu, Kepala Bulog Divisi Regional Bali Suhardi mengatakan untuk memenuhi ketahanan pangan, memang pemerintah harus hadir dan dibutuhkan sinergi antar-instansi.

Bulog dalam penyediaan pangan, khususnya beras memiliki tiga tugas utama yakni menyangkut ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi harga.

"Jika harga di produsen jatuh, Bulog harus hadir membeli. Kalau harga di pasaran naik signifikan, Bulog harus melakukan operasi pasar," ucapnya.

Di samping itu, Bulog juga bertugas untuk menjaga cadangan beras pemerintah dari pusat hingga daerah. Menurut Suhardi, cadangan beras pemerintah itu dapat dikeluarkan ketika terjadi kerawanan pangan, maupun dalam tanggap darurat bencana.

Dia menambahkan, gubernur memiliki jatah cadangan beras sebanyak 200 ton dan masing-masing bupati/wali kota sebanyak 100 ton.

Khusus untuk Bali, kata Suhardi, saat ini jumlah stok beras tersedia di Bulog sebanyak 6.400 ton yang tersebar di gudang-gudang Bulog di sembilan kabupaten/kota di Pulau Dewata.*

Baca juga: Koster gelontor Rp38,2 miliar untuk siswa-mahasiswa terdampak COVID-19

Baca juga: 'Support Bali' galang donasi dan salurkan APD penanganan COVID-19

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Dinsos Cilegon salurkan 30 ton beras kepada warga terdampak COVID-19 

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar