Brussel (ANTARA News/AFP) - NATO menuduh Taliban bertanggung jawab atas serangan bom paling mematikan di Afghanistan dalam lebih dari setahun ini, meski kelompok gerilya itu membantahnya, kata seorang jurubicara NATO, Rabu.

"Saya tahu Taliban membantah bertanggung jawab atas serangan itu. Mereka tidak bisa lepas tangan dari hal ini," kata James Appathurai, jurubicara Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), di Brussel.

"Taliban melancarkan serangan-serangan teroris seperti biasa di negara itu... Mereka tidak bisa lepas tanggung jawab atas serangan ini, baik langsung maupun tidak langsung," katanya.

Gerilyawan Islamis itu dituduh meledakkan bom truk Selasa di jantung kota Kandahar, Afghanistan selatan, yang menewaskan 43 orang dan mencederai 65 lain.

Hampir semua korban dalam serangan itu adalah warga sipil.

Sekretaris Jendral NATO Anders Fogh Rasmussen mengutuk pemboman itu, kata Appathurai.

"Ini jelas-jelas dilakukan tanpa mempedulikan nyawa sipil dan telah mengakibatkan kematian sipil dalam tingkat sangat tragis," tambahnya.

Serangan itu dilakukan sekitar dua jam setelah Komisi Pemilu Independen di Kabul mengumumkan hasil pertama pemilihan presiden yang diadakan pada Kamis lalu di tengah kecemasan mengenai pemberontakan Taliban.

Taliban, yang telah berjanji mengacaukan pemilu tersebut, membantah terlibat dalam serangan bom Selasa itu.

Sementara itu, presidium Uni Eropa (EU) yang dipimpin Swedia mengatakan, mereka "mengutuk serangan bom itu, yang secara membabi-buta menewaskan dan mencederai warga sipil di kota Kandahar".

"Presidium mengulangi komitmen penuh dan dukungan Uni Eropa bagi Afghanistan dan rakyatnya," katanya dalam sebuah pernyataan, yang mengungkapkan simpati kepada keluarga korban dalam serangan tersebut.

Serangan-serangan Taliban terhadap aparat keamanan Afghanistan serta pasukan asing meningkat dan puncak kekerasan terjadi hanya beberapa pekan menjelang pemilihan umum presiden dan dewan provinsi pada 20 Agustus.

Terdapat sekitar 100.000 prajurit internasional, terutama dari AS, Inggris dan Kanada, yang ditempatkan di Afghanistan untuk membantu pemerintah Presiden Hamid Karzai mengatasi pemberontakan yang dikobarkan sisa-sisa Taliban.

Taliban, yang memerintah Afghanistan sejak 1996, mengobarkan pemberontakan sejak digulingkan dari kekuasaan di negara itu oleh invasi pimpinan AS pada 2001 karena menolak menyerahkan pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden, yang dituduh bertanggung jawab atas serangan di wilayah Amerika yang menewaskan sekitar 3.000 orang pada 11 September 2001.

Gerilyawan Taliban sangat bergantung pada penggunaan bom pinggir jalan dan serangan bunuh diri untuk melawan pemerintah Afghanistan dan pasukan asing yang ditempatkan di negara tersebut.

Dalam salah satu serangan paling berani, gerilyawan tersebut menggunakan penyerang-penyerang bom bunuh diri untuk menjebol penjara Kandahar pada pertengahan Juni tahun lalu, membuat lebih dari 1.000 tahanan yang separuh diantaranya militan berhasil kabur.

Bom rakitan yang dikenal sebagai IED (peledak improvisasi) mengakibatkan 70-80 persen korban di pihak pasukan asing di Afghanistan, menurut militer.

Antara 8.000 dan 10.000 prajurit internasional bergabung dengan pasukan militer pimpinan NATO yang mencakup sekitar 60.000 personel di Afghanistan untuk mengamankan pemilihan presiden Afghanistan pada 20 Agustus, kata aliansi itu.

Pemilu yang menetapkan presiden dan dewan provinsi itu dipandang sebagai ujian bagi upaya internasional untuk membantu menciptakan demokrasi di Afghanistan, namun pemungutan suara tersebut dilakukan ketika kekerasan yang dipimpin Taliban mencapai tingkat tertinggi.

Sekitar 300.000 prajurit Afghanistan dan asing mengambil bagian dalam pengamanan pemilu tersebut.(*)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009