Jakarta,  (ANTARA News) - Departemen Pertahanan (Dephan) dan Mabes TNI menyatakan, terbuka terhadap audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanpa mengabaikan unsur kerahasiaan keamanan nasional.

"Kita selalu terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi," kata Irjen TNI Letjen TNI Lilik Sumaryo saat ditemui usai acara penganugerahan pengelolaan keuangan terbaik oleh BPK di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, sejak 10 tahun lalu TNI sudah komit untuk menjadi bagian dari proses reformasi. Jadi, apa yang diamanatkan refomasi seperti transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien harus dipatuhi termasuk yang menyangkut aset negara yang dikelola TNI.

Lilik menambahkan, untuk pemeriksaan yang menyangkut persenjataan dan segala hal yang bersifat rahasia baik TNI maupun BPK telah memiliki kodefikasi terhadap masing-masing item.

"Ooh...tidak perlu takut kita ada kodefiskasinya itu dirumuskan oleh BPK dan Menkeu. Jadi, mereka tahu kalau rahasia tidak boleh terlalu terbuka misalnya gudang amunisi, radar, itu semua punya kodefikasinya. Tetap ada pengamanannya," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Irjen Dephan Letjen TNI ( Mar) Safzen Noerdin mengatakan, Dephan/TNI telah melakukan upaya banyak perbaikan dalam pengelolaan serta penyusunan neraca keuangannya.

"Selama ini memang kita sering menghadapi masalah dalam penyusunan neraca keuangan hingga kita belum bisa mencapai kategori `Wajar Tanpa Pengecualian`," katanya.

Meski begitu, tambah Safzen, pihaknya bersama TNI terus melakukan upaya perbaikan dalam tatakelola dan penyusunan neraca keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Institusi (SAI), Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

"Diharapkan tahun mendatang, hasil kerja TA 2008 dapat mencapai opini `Wajar Tanpa Pengecualian`. Kita yakin bisa," katanya, menambahkan.(*)

 

Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009