"Problem utama ada pada calo yang mengambil keuntungan dan kelemahan baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi warga masyarakat," kata Ubaidillah dalam sebuah diskusi pembangunan DKI Jakarta, Senin.
Menurut dia, di satu sisi pemerintah dinilai tidak adil karena masih kerap menggunakan cara-cara yang menjurus represif, tetapi di sisi lain banyak warga tidak mengerti soal pembebasan tanah.
Itu mengakibatkan banyak pemilik tanah dikorbankan dan dieksploitasi para calo.
"Karena itu, bisa dikatakan bahwa tidak banyak keberhasilan yang dilakukan pemerintah terkait dengan pembebasan tanah," katanya.
Senada dengan Ubaidillah, advokat Lukmanul Hakim mengatakan masalah pembebasan tanah terjadi karena diprovokasi pihak ketiga, yaitu calo yang telah membuat semacam sistem mafia pertanahan.
"Calo-calo itu berkolaborasi dengan oknum di birokrasi sehingga terdapat kasus di mana para ahli waris yang sah tidak mendapat ganti rugi yang baik, bahkan ada yang sampai tidak mendapat ganti rugi," kata Lukmanul.
Ia juga menuturkan, modus operandi pembebasan tanah yang memakai pihak ketiga tersebut sangat rentan menyuburkan praktik korupsi. (*)
Pewarta: Luki Satrio
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
