Dari data 2009 menunjukkan, masih tersisa 135.194 ruang kelas dan sekolah rusak lagi yang harus direhabilitasi maupun renovasi tahun ini. Karenanya Suyanto menekankan, proses tersebut harus selesai pada akhir 2009.
"Kami harapkan tahun ini prosesnya sudah selesai. Paling tidak kalaupun masih tersisa, tidak lebih dari 30.000 ruang kelas atau bangunan rusak. Karena terhambatnya proses penyelesaian sarana dan prasarana sekolah, tentu sedikit banyak juga ikut menghambat kelancaran proses belajar mengajar," ujarnya.
Sementara untuk pengawasannya, Suyanto menyerahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. "Karena sekarang otonomi daerah, makanya pengawasan langsung dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, baik bupati maupun walikota," katanya.
Ditambahkan, seiring dengan terpenuhinya alokasi anggaran 20 persen untuk sektor pendidikan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar memberikan prioritas salah satunya penuntasan wajib belajar (wajar) sembilan tahun.
Untuk menuntaskan wajar sembilan tahun tersebut, maka upaya yang dilakukan antara lain melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. "Itu sudah harga mutlak yang harus dipenuhi. Makanya saya meminta agar proses ini segera selesai," imbuhnya.
Menurut Suyanto, sama seperti tahun-tahun lalu, upaya dimaksud dilakukan melalui program dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan dan non DAK. Untuk Tahun Ajaran (TA) 2009/2010 diestimasikan dananya mencapai Rp7 trilun hingga Rp8 triliun.
Dengan perhitungan 40 persen untuk bangunan SMP dan 60 persen untuk bangunan SD.
Seperti diketahui, sebanyak 135.194 ruang kelas dan bangunan sekolah rusak tersebar di semua provinsi. Untuk kerusakan ringan antara 0 - 10 persen sebanyak 1.331 ruang kelas terdapat di 19 provinsi, antara lain Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Jambi, Maluku, NTB, Papua, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah dan sebagainya.
Untuk ruang kelas rusak sedang antara 10,2 - 20 persen sebanyak 2.282 ruang kelas terdapat di tiga provinsi, yaitu Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sedangkan kerusakan berat antara 20,1 - 30 ersen lebih sebanyak 4.451 ruang kelas terdapat di 13 provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Timur, dan Banten.
"Kalau rehabilitasi ruang kelas rusak tahun ini selesai, maka tugas berikutnya adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan yang ada," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
