"Jadi ada menteri-menteri yang tak bisa dihilangkan begitu saja, karena itu jumlah menteri sifatnya situasional," katanya, Kamis.
Dulu jaman orde baru, kata Marzuki lagi, menteri perindustrian dan perdagangan digabung. Karena tantangan pada saat itu berbeda dengan jaman pasca reformasi. "Situasi jaman orba memang mengharuskan adanya penggabunga Menperindag, tantanganya seperti itu," tambahnya.
Menurutnya, SBY sudah melakukan kajian dan evaluasi bagaimana peluang, tantangan dan ancaman yang dihadapi bangsa ini ke depan. Yang jelas, kata lelaki yang disebut-sebut sebagai calon Ketua DPR ini menegaskan pengangkatan seorang menteri itu hak prerogatif presiden dan sesuai dengan UUD 45.
Menyinggung soal sikap oposisi partai politik, menurut Marzuki lagi, kultur oposisi tidak cocok dengan budaya timur. Apalagi budaya Indonesia merupakan bagian dari orang timur. "Sikap oposisi tak cocok dengan budaya timur, makanya kurang berkembang. Toh, Indonesiakan bagian dari orang timur," terangnya.
Dikatakannya, masyarakat pada dasarnya tidak menghendaki adanya konflik, dan hal itu tercermin dalam survei yang diluncurkan Indo Barometer. "Yang diinginkan masyarakat adalah bagaimana semua elemen bangsa mampu menjalin sinergisitas dalam membangun bangsa secara bersama-sama, dan itu terlihat dengan adanya pandangan tidak perlu ada oposisi," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Marzukie, Partai Demokrat berupaya membangun menjadi partai modern ke depan dengan memadukan budaya Indonesia. "Karena ada anggapan, setelah SBY selesai, maka PD juga ikut selesai, kita tak khawatir dengan masalah itu,"tambahnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif M Qodari saat ditanya soal komposisi kabinet SBY mengatakan dalam survey yang dilakukannya baru-baru ini menunjukkan lebih banyak responden menyatakan sebaiknya semua parpol mempunyai wakil dalam kabinet ketimbang sebaliknya.
Menurut Qodari, Partai Demokrat paling banyak disebut sebaiknya masuk dalam kabinet (80%), disusul PKS (70,7%), PAN (61,6%), PPP (61,1%) dan PKB (60,3%). "Ini artinya, kultur oposisi tampaknya tidak berkembang di masyarakat Indonesia," terangnya.
Sementara untuk pertanyaan pos kementerian apa saja yang harus ada di kabinet 2009-2014, responden memberikan jawaban tertinggi untuk Menko Polhukam (9,1%), Menko Perekonomian (8,4%), Menag (8%), Menko Kesra (6,6%), Mendiknas (5,5%), Mentan (4,2%), Menkeu (4,2%), Mendagri (3,5%), Menkes (3,4%), dan Menhan (3,2%).
Khusus untuk Menlu, masyarakat yang menjadi responden survei itu menganggap kementerian itu bukan prioritas. Padahal, kata Qodari, UU Kementerian Negara telah menyebutkan bahwa 3 kementerian yang wajib ada dalam kabinet adalah Menlu, Mendagri, dan Menhan.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
