inisiatif Kios WarNU menunjukkan bahwa PBNU sudah selangkah lebih maju, karena ini akan bisa menyejahterakan warga NU pada khususnya dan masyarakat IndonesiaJakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama (NU) meluncurkan Kios Warga Nahdlatul Ulama (WarNU) digital percontohan dan penyerahan simbolis kartu santri atau pelajar NU digital secara daring untuk memperkuat perekonomian umat.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir dalam pernyataan di Jakarta, Kamis, mengatakan kolaborasi ini dilakukan untuk mendukung target keuangan inklusif sebesar 90 persen pada 2024.
Selain itu, komitmen ini juga untuk mewujudkan pembentukan 10.000 Kios WarNU digital dalam empat tahun mendatang melalui fasilitasi dari Kemenko Perekonomian serta para pemangku kepentingan dalam sektor keuangan inklusif.
"Dalam waktu dekat, dengan pendampingan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Cirebon dan PT JSS (PT Jaring Sistema Semesta), serta pembiayaan dari lembaga keuangan dan platform digital terkait, akan siap beroperasi 100 Kios WarNU Digital," katanya.
Melalui Kios WarNU Digital, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan mendapatkan dukungan penguatan usaha berupa pembiayaan usaha kios, sistem pemesanan digital terintegrasi, pendampingan, ekosistem nontunai , sistem pengiriman digital, dan sistem informasi pelacakan digital.
Kemudian, pendampingan kepada pelaku usaha akan diberikan oleh PT JSS berbentuk strategi manajemen kios, pengelolaan layout kios, penggunaan aplikasi digital, manajemen operasional dan pendampingan usaha secara berkala.
Sedangkan, penguatan permodalan akan dilakukan melalui skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Lembaga Penyalur KUR dan pembiayaan usaha dari perusahaan teknologi berbasis finansial (tekfin) seperti kerjasama.com.
Di sisi lain, untuk meningkatkan keuangan inklusif bagi milenial, Kemenko Perekonomian dan lembaga keuangan serta tekfin bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pondok pesantren melalui penerbitan kartu santri atau pelajar digital.
Kartu ini mempunyai fungsi yang beragam diantaranya sebagai kartu identitas santri atau pelajar, kartu tabungan, dan semua transaksi keuangan digital lainnya, seperti membeli barang kebutuhan untuk kepentingan pendidikan di Kios WarNU Digital.
"Selama empat tahun ke depan diharapkan dengan kerjasama yang baik antara Kemenko Perekonomian dan stakeholder keuangan inklusif, serta lembaga pendidikan atau pesantren dapat diterbitkan sekitar satu juta kartu santri atau pelajar digital," kata Iskandar.
Ia menambahkan salah satu tujuan dari kerja sama ini adalah keinginan dari pemerintah yang ingin membuka kembali perekonomian untuk memberikan nafkah dan menyejahterakan rakyat, dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat.
Selain itu, kolaborasi dengan salah satu organisasi berbasis keagamaan terbesar di Indonesia ini dilakukan karena jumlah warga Nahdliyin sendiri diperkirakan lebih dari 120 juta orang, menaungi 29.000 pesantren dan lembaga pendidikan, serta membina 256 lembaga pendidikan tinggi.
"Jadi, inisiatif Kios WarNU menunjukkan bahwa PBNU sudah selangkah lebih maju, karena ini akan bisa menyejahterakan warga NU pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Di era pandemi, kontak fisik terlalu dekat harus dihindari, jadi solusi ini adalah yang terbaik di normal baru," ujar Iskandar.
Ketua Yayasan UNU Cirebon Eman Suryaman yang hadir mewakili Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengungkapkan peresmian Kios WarNU Digital dan kartu santri atau pelajar digital percontohan ini sangat penting dalam mendukung perekonomian dalam masa pandemi COVID-19.
"Pemanfaatan teknologi keuangan digital dalam sistem pemesanan barang dan sistem pembayaran di transaksi Kios WarNU Digital, akan mengurangi pergerakan orang dan mendukung penerapan physical distancing. Begitu juga kartu santri pelajar digital juga bermanfaat dalam mengurangi risiko COVID-19 melalui uang tunai," katanya.
Dalam acara yang diselenggarakan secara daring ini ikut hadir Tim Ahli Menko Perekonomian Franky Sibarani, Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko Perekonomian Gede Edy Prasetya, perwakilan direksi BRI, BRI Syariah, BJB, dan kerjasama.com, perwakilan pemilik Kios WarNu di Cirebon dan Purwakarta, serta civitas akademika UNU Cirebon.
Sebelumnya, dalam Rapat Terbatas mengenai Keuangan Inklusif pada akhir Januari 2020, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan agar capaian Indeks Keuangan Inklusif dapat terus ditingkatkan, hingga mencapai 90 persen pada 2024.
Sementara itu, pada 2019 tercatat sejumlah 76,1 persen penduduk dewasa di Indonesia telah terlayani akses keuangan, melampaui target Indeks Keuangan Inklusif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2016 yakni 75 persen.
Baca juga: Untuk pemberdayaan ekonomi, minimart Kios Modern NU diresmikan di Bogor
Baca juga: Stimulus UMKM, pemerintah tanggung bunga KUR hingga akhir tahun
Baca juga: Ma`ruf serukan koperasi di tiap masjid perkuat ekonomi umat
Pewarta: Satyagraha
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2020
