"Setidaknya masih terdapat 10 BUMN yang mendesak diselamatkan," kata Direktur Utama PPA Boyke Mukizat, di Jakarta, Rabu.
Menurutnya 10 BUMN tersebut cukup memprihatinkan sehingga butuh penanganan khusus dengan pola restrukturisasi.
Boyke belum bersedia mengidentifikasi 10 BUMN yang bakal menjadi pasien PPA pada tahun depan itu, karena masih dalam tahap identifikasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Privatisasi dan Restrukturisasi BUMN.
Saat ini sederet nama yang masuk daftar 14 perusahaan restrukturisasi PPA antara lain PT Merpati Nusantara Airlines, PT PAL Indonesia, PT Industri Gelas, PT Djakarta Dlloyd, PT Hotel Indonesia Natour, PT Semen Kupang, PT Kertas Kraft Aceh.
Selanjutnya PT Waskita Karya, PT Industri Sandang, selain juga ditugasi merestrukturisasi anak perusahaan Pertamina di bidang usaha non inti.
Menurut Boyke, saat ini restrukturisasi yang sudah rampung meliputi Merpati dengan suntikan dana Rp300 miliar, dan PT Pal Indonesia sebesar Rp450 miliar.
Sedangkan yang dalam proses penyelesaian yaitu KKA Rp125 miliarn, Industri Sandang Rp25 miliar, dan Waskita Karya Rp475 miliar.
Untuk menjalankan tugasnya, pada tahun 2008 PPA mendapat modal kerja Rp1,5 triliun, dan tambahan sebesar Rp1 triliun pada 2009.
"Dana yang dibutuhkan pada tahun depan (2010) akan disesuaikan dengan kapasitas kerja perusahaan. Pada APBN 2010 dianggarkan sebesar Rp1 triliun," ujarnya.
Sesungguhnya ujar Boyke, masalah yang dihadapi BUMN adalah jumlah karyawan yang sangat besar.
"Selain overstaffing, BUMN juga terkendala pada penerapan teknologi yang masih kuno, sehingga memicu tingginya biaya operasional," tegasnya.
Banyak BUMN memiliki aset besar tetapi tidak mendapat pembiayaan perbankan.
"Kita berupaya merstrukturisasi sehingga perusahaan yang ditangani lebih "bankable" (layak dibiayai bank)," katanya.
Karena itu, untuk memperkecil biaya operasional harus ditempuh sejumlah langkah antara lain mengurangi jumlah tenaga kerja, dan menjual aset yang tidak produktif, atau pun menyuntik dana.
Mulai tahun depan diutarakan Boyke, PPA tidak lagi mendatangi satu per satu BUMN untuk dijadikan pasien, tetapi berdasarkan inisiatif perusahaan yang bersangkutan.(*)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009
