"Kekesalan masyarakat sudah menumpuk akibat hal ini. Dalam minggu ini akan kami panggil," kata Wakil Ketua DPRD Triwisaksana di Jakarta, Senin.
Beberapa hal yang membutuhkan evaluasi disebut Triwisaksana adalah mengenai instalasi listrik dan fasilitas yang dimiliki Dinas.
"Di daerah pemukiman padat dan kumuh harus sangat diperhatikan instalasi listriknya. Begitu juga dengan luas jalan. Seringkali jalan sempit membuat mobil pemadam kebakaran tidak bisa mendekat ke lokasi kejadian," paparnya.
Dinas Pemadam Kebakaran juga disebut Triwisaksana perlu memperbarui peta lokasi daerah rawan kebakaran sehingga bisa melakukan antisipasi yang lebih baik dari saat ini.
Beberapa daerah yang dicontohkan adalah Petamburan, Penjaringan dan Tambora.
DPRD DKI menurut Tri telah sering melakukan klarifikasi dengan Pemprov DKI namun jawaban yang diberikan seringkali tidak memuaskan.
"Mereka sering memberi jawaban klise dan tidak memuaskan," katanya. Tri mengatakan, tindakan Pemprov yang kerap menyalahkan kelalaian masyarakat sehingga kebakaran terjadi merupakan tindakan kurang bijaksana.
"Pemprov juga harusnya bisa introspeksi diri," katanya.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran DKI Paimin Napitupulu mengatakan, salah satu kesulitan yang dihadapi pihaknya adalah kekurangan air jika terjadi kebakaran yang disebabkan kurangnya hidran.
"Hidran yang ada sedikit dan jauh dari sumber air," katanya. Selain itu, hidran yang ada seringkali rusak karena tindakan vandalisme seperti pencurian pin kuningan hidran.
Kebakaran terakhir terjadi di Pengrajian, Jakarta Utara, pada hari Minggu (27/9) lalu yang menghanguskan 1.158 rumah yang tersebar di RW 11 dan RW 12.
Sebanyak 1.443 kepala keluarga atau 5.761 orang kehilangan tempat tinggal dan warga terpaksa mengungsi hingga ke bawah jalan layang tol. (*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
