AP Batubara yang juga anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP mengatakan, di Jakarta, Senin sore, bahwa oposisi dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan demokrasi khususnya mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai UUD 1945, Pancasila dan UU.
"Istilah oposisi memang tidak dikenal dalam Konstitusi, tetapi berbeda pendapat dijamin dalam UUD 1945 sehingga beroposisi secara profesional berupa mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai UU adalah tugas mulia dan dalam upaya memberikan pendidikan politik bagi bangsa Indonesia," kata AP Batubara yang akrab dipanggil AP itu.
AP menyatakan optimis, PDIP sebagai partai oposisi akan mendapat dukungan rakyat karena melakukan pekerjaan mulia dalam kehidupan negara demokratis, yaitu adanya partai yang sanggup mengkritisi kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
"PDIP sudah jelas merupakan partai para pejuang demokrasi yang tidak gila pada kekuasaan, sehingga PDIP sebagai oposisi, berkewajiban mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan," katanya.
Pada kesempatan itu, AP berterimakasih kepada para anggota MPR termasuk dari partai lain yang mendukung Ketua Deperpu PDIP Taufiq Kiemas menjadi Ketua MPR (2009-2014), sehingga diharapkan lembaga MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat tertinggi akan dapat menjalankan sesuai fungsinya dan bertujuan untuk mengawal Pancasila dan UUD 1945.
Dia menegaskan, pihaknya tidak setuju terhadap rencana kader PDIP menerima tawaran menjadi menteri pada kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014), karena sejak pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2009, PDIP tidak ikut berkoalisi dengan Partai Demokrat, dan PDIP berjanji akan menjadi partai oposisi.
Oleh karena itu, kata AP, jika memang ada kader PDI yang bersedia menjadi anggota Kabinet, pihaknya tidak melarang, namun dia mengusulkan agar kader tersebut mengundurkan diri dari PDIP dan tidak mengatasnamakan dari PDIP.
Menurut AP Batubara, sebenarnya ia tidak keberatan dengan tawaran koalisi Demokrat kepada PDIP khususnya tawaran menjadi anggota kabinet, sepanjang ada syarat yang bersifat ideologis yang harus dilaksanakan dalam kontrak politik, yang isinya antara lain berkomitmen melaksanakan ideologi Pancasila dalam segala bidang.
Namun, karena ajakan koalisi tersebut terkesan hanya bagi-bagi jabatan dalam kabinet, AP menyatakan sikap ketidaksetujuannya kepada DPP PDIP dan Deperpu PDIP dengan alasan jika ada kader PDIP di kabinet nantinya akan menjadi bagian dari konflik kepentingan dengan anggota kabinet yang berasal dari partai-partai koalisi Demokrat.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
