Pada kuliah umum di Universitas Udayana di Denpasar, Bali, Kamis, diplomat karier kelahiran Tangerang, Banten, 9 Juli 1948 itu mengungkapkan keinginan pemimpin negara maju untuk mendapatkan alasan agar bisa melaksanakan tugas kenegaraan yang diselenggarakan di Pulau Dewata, sekaligus untuk berlibur.
Ia pun membuka catatan hasil "menguping" dari perbincangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan dua pemimpin negara maju yang tidak disebutkan namanya pada suatu pertemuan internasional baru-baru ini.
"Seperti anda tahu, saya sangat tertarik dan ingin juga punya alasan ke Bali," kata Hassan Wirajuda mengutip ucapan salah seorang pemimpin negara maju yang ingin menghadiri pertemuan Forum Demokrasi Bali (BDF), Desember 2009 di Bali.
Salah seorang pemimpin negara maju lainnya, mengakui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang menunjukkan keseriusannya dalam membangun demokrasi global melalui BDF.
Tetapi ujung-ujungnya, kata Hassan Wirajuda, pemimpin negara maju itu berucap, "Saya ingin hadir Desember nanti. Sekaligus menjadi kesempatan menikmati Bali".
Kutipan catatan rahasia itupun mendapat sambutan tepuk tangan meriah undangan dari berbagai kalangan pada kuliah umum yang merupakan rangkaian penganugerahan "Udayana Award" dari Rektor Unud, Prof Dr I Made Bhakta kepada Menlu RI yang lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1971 itu.
Hassan Wirajuda yang merupakan lulusan S2: Harvard School of Law, Cambridge, Massachussetts, AS, 1985 dan S3: Doctor of Juridical Science in International Law, Virginia School of Law Charlottesville, Virginia, AS 1987, merupakan penggagas BDF yang untuk pertamakalinya dibuka Presiden Yudhoyono, Desember 2008.
Hal itu dilatarbelakangi keberadaan negara-negara yang telah melakukan demokrasi semisal Amerika Serikat dan India, yang kemudian dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di dunia.
Indonesia melalui reformasi politik juga telah diakui sebagai salah satu kekuatan demokrasi ketiga terbesar di dunia. Dalam pelaksanaanya juga mengalami perubahan-perubahan proses demokrasi tergantung dari sistem politik yang dianut dalam rangka pencarian jati diri bangsa.
Adalah gagasan besar untuk menyelenggarakan forum demokrasi dalam rangka mendorong pengembangan demokrasi dan mempromosikan demokrasi di kawasan Asia dan secara internasional melalui "Bali Democracy Forum".
Forum ini merupakan inisiatif Indonesia untuk memberikan kontribusi dalam mengembangkan dan mempromosikan demokrasi serta dapat dicermati sebagai bagian dari peran politik luar negeri Indonesia untuk menyelenggarakan forum internasional dengan mengundang negara-negara sahabat.
Bali Democracy Forum yang dilaksanakan pada tanggal 10-11 Desember 2008 di Bali, di antaranya dihadiri Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd, Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei Darussalam, PM Timor Leste, Xanana Gusmao, 17 Menteri Luar Negeri dan perwakilan dari 32 negara.
Seluruh negara ASEAN mengirimkan delegasinya dalam forum tersebut, termasuk Myanmar dan negara-negara kawasan Asia lainnya seperti China, Jepang, India. Negara-negara di luar kawasan Asia juga diundang sebagai peninjau, antara lain: Amerika Serikat, Austria, Belanda, Inggris, Italia, Kanada, Norwegia, Swiss, Swedia dan Tunisia.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
