Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak 576 rumah nelayan Kabupaten Pasaman Barat mengalami rusak berat akibat gempa 7,6 skala richter yang mengguncang Sumatera Barat (Sumbar) pada Rabu sore (30/10).

Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi (Pusdatin) Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Soen`an Hadi Poernomo, di Jakarta, Kamis, mengatakan jumlah rumah nelayan Pasaman Barat terbanyak yang mengalami rusak berat berada di daerah Jorong Pondok, yang mencapai 188 unit.

Beberapa daerah lainnya yang juga mengalami kerusakan parah ada di Jorong Pasar Lamo sebanyak 74 unit, Jorong Maligi 162 unit, Jorong Padang Halaban sebanyak 126 unit, dan Katiagan 26 unit.

Selain merusak rumah nelayan, ia mengatakan, gempa yang berpusat di barat data Pariaman tersebut juga menyebabkan banyak fasilitas kelautan dan perikanan mengalami rusak berat, termasuk Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Jalan Koto Tinggi, Padang.

Fasilitas kelautan dan perikanan lain yang juga mengalami rusak berat yakni Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri di Padang Pariaman. Bagian Aula, gudang ruang makan taruna, laboratorium kimia, dan bengkel latih mengalami rusak berat, sedangkan kantor dan rumah guru hanya mengalami rusak ringan.

Sementara itu, terkait dengan proses antisipasi bencana alam seperti gempa bumi, rob, dan tsunami, DKP telah mensosialisasikan pembangunan kawasan pesisir berbasis mitigasi bencana antara lain meliputi tata ruang pesisir.

Pada 2009, melalui dana stimulus DKP membangun 2.075 unit rumah ramah bencana yang terdistribusi pada 50 kabupaten di 21 provinsi dengan anggaran Rp100 miliar.

Secara keseluruhan selama tahun 2006 hingga 2009, DKP telah membangun 2.609 unit rumah ramah bencana, dimana 261 unit diantaranya dibangun di Provinsi Sumatera Barat, yakni di Kabupaten Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pasaman Barat.

Kondisi rumah ramah bencana, menurut Soen`an, terbukti tetap berdiri kokoh paska gempa bumi yang terjadi di Sumatera Barat. Keberadaan rumah ramah bencana telah memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan, yaitu menurunnya kerugian dan kerusakan pemukiman akibat bencana.

DKP, pada tahun 2010, akan tetap mengalokasikan dana APBN untuk pembangunan rumah ramah bencana, dan pembangunannya akan diprioritaskan pada daerah yang terkena gempa bumi, seperti wilayah pesisir selatan Jawa Barat dan Sumatera Barat.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009