Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Jepang memperkirakan kebijakan ekonomi Indonesia dalam lima tahun ke depan akan konsisten dan berkesinambungan dengan kebijakan ekonomi lima tahun sebelumnya.

"Menlu Jepang tadi mengatakan bahwa dengan adanya transisi pemerintahan baru dengan presiden yang sama maka suasana dan `policy` (kebijakan) akan menjurus lebih baik dan konsisten," kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Menkeu menyatakan hal itu usai pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Jepang Katsuya Okada di Gedung Djuanda I Depkeu Jakarta, Selasa.

Menurut Menkeu, investor dan pelaku ekonomi akan menganggap bahwa apapun kebijakan yang akan diambil oleh presiden maupun wapres adalah yang terbaik.

"Dengan adanya kontinuitas dalam kepemimpinan nasional, investor melihat adanya kontinuitas kebijakan," katanya.

Menkeu menyebutkan, dalam kesempatan tersebut, Menlu Okada menyampaikan bela sungkawa dan tawaran memberikan bantuan dari Pemerintah Jepang untuk menangani dampak bencana gempa di Sumbar.

Menlu Okada juga menyampaikan keinginannya untuk membentuk suatu kawasan Asia Timur yang kuat dari sisi ekonomi yang dirintis dari ASEAN plus 3.

"Beliau menyampaikan bahwa peran ASEAN penting untuk bisa mewujudkan kawasan Asia Timur yang kuat," katanya.

Menkeu menyebutkan, dalam bidang keuangan, kawasan Asia Timur memang sudah menjadi kawasan penting dan diperkirakan akan menjadi sumber solusi dari krisis.

"Untuk bisa menjadi solusi yang `sustainable` (kesinambungan) adalah apabila Asia khususnya Asia Timur mampu menyeimbangkan mesin pertumbuhan ekonominya denga mesin ekonomi global. Strategi pembangunan di Asia Timur harus benar-benar menyadari kemampuan diri sendiri, dan pada saat yang sama mampu mengembangkan kemampuan regional," katanya.

Mengenai hubungan bilateral RI-Jepang, Menkeu mengatakan, hingga saat ini sudah mencakup banyak bidang dan berlangsung dengan baik.

"Hubungan RI-Jepang sudah sangat banyak termasuk dalam keuangan, perdagangan, investasi. Termasuk saat kita menerbitkan Samurai Bond dan `trade financing` (pembiayaan perdagangan) untuk Indonesia Eximbank," kata Menkeu.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009