Direktur Pengembangan Reform Institute, Abdul Hamid, di Jakarta, Kamis, mengatakan, keenam nama menteri tersebut merupakan kesimpulan dari survei persepsi masyarakat terhadap menteri kabinet yang patut dipertahankan Presiden pada kabinet berikutnya.
"Survei dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka tanpa memberikan daftar nama menteri kepada 2.550 responden di 68 desa dan 58 kelurahan di seluruh Indonesia, pada 7-15 September lalu," kata Abdul Hamid didampingi Direktur Eksekutif Refor Institute Yudi Latif.
Dari pertanyaan tersebut, kata dia, responden menjawab sejumlah nama menteri kabinet Indonesia bersatu, tapi dari seluruh jawaban hanya ada enam nama menteri yang paling signifikan.
Jawaban responden yakni, sebanyak 22,11 persen responden memilih Sri Mulyani Indrawati, sebanyak 12,13 responden memilih Hatta Radjasa, kemudian Bambang Sudibyo (8,02 persen), Siti Fadilah Supari (6,46 persen), Adhyaksa Dault (6,46 persen), dan Anton Apriyantono (5,28 persen), serta nama-nama menteri lainnya 39,53 persen.
Dikatakannya, pelaksana survei tidak bertanya lebih lanjut nama-nama menteri yang diharapkan dipertahankan di kabinet mendatang sebaiknya ditempatkan di pos menteri apa.
Namun pelaksana survei menanyakan, apa yang disarakan kepada Presiden Yudhoyono dalam menyusun kabinet pemerintahannya lima tahun ke depan?
Dikatakannya, atas pertanyaan tersebut sebagian besar responden menjawab agar Presiden memilih orang yang ahli dan ditempatkan sesuai dengan keahliannya yakni 84,13 persen. Kemudian, sebanyak 7,82 persen responden menyarankan agar Presiden Yudhoyono memberikan jatah kursi menteri kepada koalisi parpol pendukung secara proporsionalitas sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya di Pemilu legislatif.
Ada juga responden yang menyarankan agar Presiden juga merangkul parpol besar di layar koalisi parpol pemerintah yakni, Partai Golkar dan PDI Perjuangan (5,95 persen).
Namun, ada juga respon yang menjawab tidak tahu apa yang harus disarankan kepada Presiden dalam penyusunan kabinet.
Kemudian, terhadap pertanyaan bagaimana sebaiknya posisi partai yang kalah dalam pemilihan Presiden, sebanyak 68,25 persen responden menyarankan agar berkoalisi dengan partai pemerintah, 30,67 persen menyarankan agar menjadi oposisi, serta 1,07 persen tidak memberikan saran.
Direktur Reform Institue, Yudi Latif mengatakan, dari survei tersebut terlihat jelas bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemerintah dan siapa saja menteri yang populer dalam ingatan masyarakat.
Dari jawaban yang diberikan, kata dia, masyarakat lebih berharap kabinet pemerintahan mendatang diisi oleh para profesional tanpa melihat latar belakangnya apakah dari pakar, praktisi, atau parpol.
Staf pengajar Universitas Paramadina Jakarta ini juga memuji kesadaran politik masyarakat sudah lebih tinggi yang terlihat dari jawaban yang menyarankan agar parpol yang kalah dalam pelaksanaan pemilihan Presiden memilih beroposisi sampai 30 persen.
"Pada survei sebelumnya, jawaban masyarakat hampir seluruhnya menyarankan untuk berkoalisi," katanya.
Ditambahkan Abdul Hamid, dari enam nama menteri tersebut tiga di antaranya lebih populer karena selalu dipilih masyarakat dalam tiga kali survei yang dilakukan Reform Institute sepanjang 2009, yakni Siti Fadilah Supari, Adhyaksa Dault, dan Anton Apriyantono.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
salah ambil responden nih ....mungkin respondennya dari pegawai departemen yang menteri kepilih ...