"Tim ekonomi dan BI harus punya target yang sama," ujar Bambang di Jakarta Rabu. Pekerjaan utama Presiden adalah mengharmonisasi tim ekonomi dengan BI.
Menurut anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar itu, kinerja tim ekonomi kabinet mendatang tidak akan maksimal jika kebiasaan BI jalan sendiri tidak diubah.
"Kebijakan perkreditan BI juga tidak akan mencapai sasaran jika tim ekonomi tidak menyiapkan data-data tentang potensi dunia usaha. Kalau presiden mengabaikan faktor ini, kinerja pemerintah baru akan lebih buruk dari lima tahun sebelumnya," ujar Bambang.
Ia mengatakan target Presiden menyejahterakan rakyat akan sulit terwujud bila kinerja sektor riil dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) tetap lemah dan dunia usaha tidak mampu menyediakan lapangan kerja baru.
Oleh karena itu, lanjut dia, Presiden harus mampu memadukan program BI untuk perkreditan dan suku bunga dengan program pemulihan kinerja sektor riil dan pemberdayaan UMKM.
"Hanya dengan itu, semua elemen rakyat bisa membaca orientasi pemerintah baru memulihkan perekonomian nasional," katanya.
Sejauh ini, Bambang menilai dunia usaha belum bisa membaca orientasi pemerintah baru untuk program pemulihan ekonomi dalam negeri. Apalagi, kata dia, kursi Gubernur BI yang dibiarkan kosong dan tidak mendapat perhatian khusus dan beberapa kalangan masih meragukan kapabilitas dan kompetensi tim ekonomi kabinet.
"Target memperbaiki kesejahteraan rakyat yang dicanangkan presiden bukanlah pekerjaan ringan. Target itu ada di pundak tim ekonomi kabinet dan visi atau arah kebijakan BI," ujarnya.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
