Padang  (ANTARA News) - Tokoh Minang yang menjabat Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), Patrialis Akbar, mengharapkan Pemprov Sumbar segera mengusulkan ke presiden agar gempa Sumbar ditetapkan sebagai bencana nasional.

"Dengan menjadi bencana nasional, kepedulian orang terhadap Sumbar menjadi tidak terbatas. Bantuan negara, dan bantuan lainnya akan mengalir lebih besar," kata Patrialis ketika dihubungi dari Padang, Sabtu.

Patrialis yang berada di Jakarta itu mengatakan, gempa Sumbar pantas ditetapkan sebagai bencana nasional karena kerugian yang dialami sangat luar biasa.

Menyinggung penanganan gempa pasca tanggap darurat, Patrialis mengatakan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pemerintah pasti akan memberikan bantuan dana tetapi bantuan tersebut tentu tidak bisa sepenuhnya.

Patrialis mengaku, hingga Sabtu masih berusaha memberikan bantuan berupa mengumpulkan bantuan dari berbagai kalangan.

"Kebetulan saya masih bergerak mengumpulkan bantuan di kawasan Pasar Minggu. Pada Jumat malam, para generasi muda Minang juga bergerak menghimpun bantuan. Mereka ada yang dari alumni universitas di luar negeri," kata dia.

Sebagai alumni Program Persahabatan Indonesia-Jepang, Patrialis akan mengajukan bantuan kepada The Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk membangun kembali sekolah-sekolah yang rusak akibat gempa di Sumbar.

"Pada saat gempa, saya sudah SMS semua kepala daerah yang terkena gempa untuk mengajukan proposal pembangunan sekolah. Namun sampai saat ini baru Padang yang mengajukannya," kata dia.

Patrialis merencanakan akan pulang ke Padang pada Senin (26/10), bersama robongan Menko Kesra Agung Laksono, dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Sebelum Patrialis, tokoh Minang lainnya, yang juga Ketua DPD, Irman Gusman, juga mengusulkan agar gempa Sumbar dijadikan bencana nasional. Irman waktu itu datang ke Sumbar bersama Alwi Shihab (Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah) pada Rabu (7/10). (*)

Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009