KKP: Model klaster bakal genjot produktivitas komoditas udang

KKP: Model klaster bakal genjot produktivitas komoditas udang

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) dengan Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto (kedua kanan) memegang hasil panen udang. ANTARA/HO KKP/am.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meyakini bahwa model klaster yang rencananya akan dijadikan percontohan di lima lokasi di berbagai daerah, ke depannya dinilai bakal mampu menggenjot produktivitas komoditas udang.

"Model klaster sangat efektif untuk menggenjot produktivitas, di samping lebih ramah lingkungan," kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto dalam siaran pers di Jakarta, Minggu.

Slamet memaparkan, pada tahun 2020 ini direncanakan dibuat percontohan di beberapa kabupaten, di mana ke depannya bisa diperluas dan harapannya akan memicu masyarakat dan pelaku usaha mengembangkan model ini.

Baca juga: KKP bangun model klaster percontohan udang berdayakan desa hutan

Ia menuturkan, pihaknya menargetkan adanya sekitar 100.000 hektare lahan yang akan dimutakhirkan produktivitasnya. "Keberadaan Pokja (Kelompok Kerja) ini sangat penting dalam memberikan upaya yang dibutuhkan," katanya.

Pemerintah melalui Pokja Percepatan Produksi Udang Nasional mulai mempercepat pengembangan budidaya udang di sejumlah daerah yang menjadi sasaran.

Misalnya, tim yang terdiri dari unsur lintas sektoral tersebut langsung menggelar rapat koordinasi di Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (2/7). Kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu dari lima kabupaten/kota yang menjadi target pengembangan budidaya udang di tahun ini.

Lima lokus yang akan dijadikan percontohan klaster budidaya udang berkelanjutan adalah Kabupaten Lampung Selatan, Aceh Timur, Sukabumi, Sukamara, dan Kabupaten Buol.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengungkapkan potensi keuntungan yang sangat menjanjikan dalam bisnis udang, bahkan dinilai bisa memperoleh manfaat jauh lebih besar dibandingkan dengan berbisnis di sektor usaha lainnya.

Baca juga: Menteri KP: Pantai selatan Jawa layak jadi sentra udang, ini alasannya

"Dalam usaha berkebun karet atau sawit, pelaku usaha hanya mendapat penghasilan sekira Rp15 juta per hektare per tahun. Tapi bayangkan kalau kita berbisnis udang dengan intensifikasi padat tebar 200 ekor per meter persegi, penghasilan yang diraup bisa sampai Rp500 juta per tahun," kata Menteri Edhy.

Selain itu, ujar dia, tidak hanya dari segi penghasilan, sektor budidaya juga bisa menyerap tenaga kerja seiring dengan berkembangnya usaha.

Sebagai contoh, lanjut Menteri Kelautan dan Perikanan, dibutuhkan sekitar lima orang untuk melakukan budidaya seluas satu hektare. "Jika satu hektare secara intensif memperkerjakan lima orang, maka akan banyak tenaga kerja yang terlibat," tegas Edhy.

Ia menegaskan komitmennya dalam memudahkan masyarakat, baik perizinan hingga akses pemodalan. Saat ini pemerintah sudah memiliki program kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga 6 persen dengan agunan berupa usaha. Adapun anggaran program KUR yang disiapkan mencapai Rp195 triliun.

Tak hanya itu, KKP juga memiliki skema lain bagi masyarakat yang ingin mengakses pemodalan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Skema tersebut melalui dana BLU-LPMUKP dengan bunga hanya 3 persen per tahun. "Ini semua bisa diakses untuk kepentingan bisnis produktif. Apalagi usaha budidaya udang yang nyata menguntungkan dan bankable," ujarnya.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Kilas NusAntara Pagi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar