Letjen Ali Ghaidan Majeed, komandan angkatan darat Irak, mengkhawatirkan pemberontakam akan meningkatkan serangan-serangannya beberapa bulan depan, bersamaan dengan makin mendekatnya hari pemungutan suara.
Meskipun, pemerintah baru telah dibentuk dan telah mengambil-alih pengawasan.
"Apa yang kami takutkan adalah jika terjadi penundaan pemilu, karena ini bisa saja akan menciptakan masalah-masalah berkaitan dengan keamanan secara umum," kata jenderal berumur 48 tahun itu di kantornya, Camp Victory, suatu pangkalan AS di luar Baghdad.
Komentar-komentarnya itu mengulangi pernyataan wakil tertinggi ulama Syiah Irak, Ayatollah Agung Ali al-Sistani, yang memperingatkan bahwa para ulama senior Syiah cemas mengenai kemungkinan gagalnya undang-undang pemilu.
"Penundaan pemilu akan menciptakan kekosongan konstitusi dan politik serta pergolakan keamanan," kata Sheikh Abdu Mahdi al-Karbalai.
Berdasarkan konstitusi, pemilu mestinya diselenggarakan 31 Januari, namun kemudian diajukan menjadi 16 Januari.
Majeed memperingatkan bahwa pada bulan-bulan mendatang bisa muncul peningkatan aksi kekerasan.
"Saya khawatir bahwa antara sekarang ... hingga Juli 2010, setelah terjadi serah-terima dari pemerintah lama kepada pemerintah baru, anda mungkin akan menyaksikan meningkatnya kegiatan teroris," ujarnya menambahkan. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
