Anggota DPRD Fraksi PDIP Kabupaten Sukabumi, Tata Subrata mengatakan pihaknya akan membantu keinginan peternak yang tergabung dalam Himpunan Peternak Lokal Indonesia (Himpuli) Kabupaten Sukabumi agar bisa duduk bersama di DPR-RI untuk membahas kasus pengambilan sample darah para peternak pada 2007 lalu.
"Kami akan mengusahakan keinginan mereka agar bisa membahas kasus pengambilan sample darah ini," kata Tata kepada ANTARA, Kamis.
Ia menambahkan, karena gagal dipertemukan dengan Menkes, maka pihaknya akan meminta bantuan dari anggota fraksi PDIP yang berada di DPR-RI.
Selain itu, pihaknya juga akan mempertanyakan hasil sample darah yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat melalui WHO, apakah sample darah tersebut sudah selesai diteliti karena pada saat itu Endang Rahayu menjabat sebagai survalence.
"Kami hanya ingin ada kepastian untuk mengetahui Endang Rahayu mengenai sample darah 300 peternak yang diambil untuk dilakukan penelitian," tambahnya.
Tata mengatakan pihaknya khawatir sample darah tersebut digunakan sebagai bahan penelitian untuk senjata biologis oleh pihak asing untuk mengetahui kelemahan bangsa Indonesia. Selain itu, mungkin saja sample darah tersebut juga digunakan oleh pihak asing untuk menyebarkan virus baru Indonesia.
"Kami bukan berpikiran negatif kepada peneliti. Kami hanya khawatir sample darah tersebut digunakan untuk menghancurkan bangsa ini," katanya.
Ia menegaskan, seharusnya dalam pembentukan kabinet yang baru, Presiden bisa mempertimbangkan baik dan buruknya menteri yang duduk di bangku kabinet. Apakah orang tersebut layak atau tidak duduk di kursi kabinet.
Sementara itu, Ketua Himpuli Kabupaten Sukabumi mengatakan pihaknya sangat kecewa tidak bisa dipertemukan dengan Menkes. Pihaknya juga menyayangkan bahwa untuk mengungkap kasus ini ada intervensi yang dilakukan oleh Ketua DPR-RI Marzuki Imam yang membatalkan rapat kerja (raker) DPR-RI Komisi IX untuk membahas kasus ini.
"Kuat dugaan ketua DPR-RI melakukan intervensi kepada anggota DPR yang duduk di Komisi IX," katanya.
Apabila pihaknya tidak bisa bertemu dengan Menkes dalam waktu dekat ini, maka pihaknya akan melakukan berbagai cara agar Menkes bisa bertemu dengan pihaknya.
Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR-RI Ribka Tjiptaning menegaskan, fakta ini harus segera diungkap sebagai landasan Presiden dalam pembentukan kabinet.
Selain ini, kasus ini merupakan kasus besar dana menyangkut hajat hidup masyarakat Indonesia. "Apabila tidak segera ditanggulangi maka khawatir akan ada gejolak," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
