Kementerian PUPR: 1.823 hunian di Bogor bakal dibedah rumah

Kementerian PUPR: 1.823 hunian di Bogor bakal dibedah rumah

Ilustrasi - Proses bedah rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. ANTARA/HO-Dok Bag Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Perumahan Kementerian PUPR

Progam BSPS ini dapat dijalankan setelah melalui proses verifikasi yang tepat di lapangan
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyalurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah sebanyak 1.823 rumah tidak layak huni untuk masyarakat di Bogor, Jawa Barat.

"Progam BSPS ini dapat dijalankan setelah melalui proses verifikasi yang tepat di lapangan oleh petugas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Jadi Program BSPS ini akan tepat sasaran, tepat waktu dalam proses pembangunan dan tepat pemanfaatan karena bertujuan untuk membuat rumah layak huni dan yang paling utama adalah akuntabel," kata Direktur Rumah Swadaya Ditjen Perumahan Kementerian PUPR KM Arsyad dalam rilis di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Sebanyak 4.500 hunian di Jambi dapat bantuan bedah rumah

KM Arsyad menjelaskan, tahun 2020 ini Provinsi Jawa Barat mendapatkan alokasi Program BSPS sebanyak 8.928 unit melalui Satuan Kerja Strategis Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR.

Ia memaparkan bahwa jumlah alokasi bedah rumah sebanyak 1.823 unit dari Kementerian PUPR adalah Rp 25,9 miliar.

KM Arsyad menambahkan alokasi penyaluran Program BSPS di Kota Bogor tersebar di beberapa lokasi antara lain di Bogor Barat (340 unit), Bogor Selatan (579 unit), Kota Bogor Utara (260 unit), Tanah Sereal (320 unit), untuk Bogor Tengah (200 unit), Bogor Timur (240 unit).

Baca juga: Kementerian PUPR alokasikan Rp243 miliar untuk bedah rumah di Jabar

Setiap penerima Program BSPS Kementerian PUPR mendapatkan bantuan sebesar Rp17,5 juta yang terbagi sebanyak Rp15 juta berupa bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja.

"Melalui Program BSPS ini Kementerian PUPR berupaya menjaga perekonomian masyarakat melalui program padat karya tunai berupa upah untuk pekerja," jelasnya.

Sementara itu, Walikota Bogor Bima Arya menerangkan, Pemkot Bogor sangat mendukung pelaksanaan Program BSPS Kementerian PUPR.

Baca juga: PUPR bedah 488 rumah tidak layak huni di Kabupaten Morowali

Menurut dia, warga Bogor sangat membutuhkan bantuan perumahan mengingat jumlah rumah tidak layak huni juga masih cukup tinggi.

Pemkot Bogor, imbuhnya, menilai para TFL yang bertugas di lapangan bekerja keras untuk menyalurkan Program BSPS meskipun di masa pandemi.

Rumah yang layak dinilai menjadi tempat bagi keluarga yang tepat agar terhindar dari Covid-19. Pihaknya juga mentargetkan hingga tahun 2024 sebanyak 20.000 rumah di Kota Bogor seluruhnya layak huni.

"Program BSPS ini sejalan dengan visi Kota Bogor untuk mewujudkan rumah yang layak huni serta Kota Bogor Layak Untuk Keluarga. Kami juga mendorong agar pembangunan rumah layak bukan hanya di wilayah perkotaan saja tapi juga di pinggiran kota," katanya.

Baca juga: Kementerian PUPR: 21.915 rumah di Papua jalani program bedah rumah

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar