Menteri Keuangan Surendra Pandey menyatakan rencana Maois itu melanggar perjanjian damai 2006 yang ditandatangani oleh bekas pemberontak tersebut, yang telah mengadakan unjuk rasa tetap di Nepal sejak pemerintah mereka jatuh Mei lalu.
"Pemerintah telah menetapkan semua badan keamanan dalam kesiagaan tinggi mengawasi protes itu," kata Pandey.
"Maois telah melanggar semangat perjanjian damai yang komprehensif dengan mengumumkan rencana untuk mengepung Lembah Kathmandu dan menutup bandara. Ini bukan cara demokratis untuk mendesakkan tuntutan mereka."
Maois, yang melancarkan perang saudara selama 10 tahun terhadap negara sebelum menang dalam pemilihan penting pada 2008, pekan lalu mengumumkan dua minggu protes di seluruh negeri yang ditujukan untuk menggoyahkan pemerintah koalisi yang baru.
Mereka berjanji untuk membuat Kathmandu berhenti pada 10 November dengan menutup satu-satunya bandara internasional di negara itu pada puncak musim wisata dan merintangi semua jalan ke ibukota.
Mereka menuntut presiden untuk minta maaf karena merintangi upaya pemimpin Maois Pushpa Kamal Dahal untuk memecat pemimpin militer, tindakan yang mereka katakan tidak konstitusional.
Jurubicara Maois Dinanath Sharma membantah unjuk rasa itu melanggar perjanjian damai, yang melarang "peluasan ketidakharmonisan sosial dengan cara apapun, termasuk tindakan pendorongan dan penghasutan".
"Kami memiliki hak untuk mengadakan protes damai. Kami telah dipaksa ke kondisi ini karena pemerintah tidak mendengarkan tuntutan kami," tegasnya pada AFP.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
