Mereka mengatakan, PBB tak punya hak untuk mendikte pembentukan pemerintah, setelah kelompok Maoist mengundurkan diri dari kekuasaan pada Mei lalu, berkaitan sengketa dengan presiden.
Bekas gerilya, yang bertempur dalam perang 10 tahun sebelum menang dalam pemilu 2008, membentuk partai terbesar di parlemen, namun menolak ajakan untuk bergabung dengan pemerintah koalisi baru sebagai mitra yunior.
"Bahkan sejak pemerintah ini dibentuk, kami telah berupaya untuk menjamin semua partai dimasukkan, dan bahwa upaya-upaya itu dilanjutkan," kata 22 partai berkuasa dalam pernyataan yang dikeluarkan Kamis malam.
"Namun demikian, hanya rakyat Nepal dan partai-partai politik yang punya hak untuk memutuskan, jenis apa pemerintahan yang mereka sukai, dan di bawah kepemimpinan siapa."
Partai UML, yang memimpin pemerintah koalisi, mengatakan bahwa partai-partai telah menulis surat kepada PBB melaporkan kemarahan mereka.
"PBB tak punya hak untuk mencampuri masalah politik dalam negeri kami," kata Pradeep Gyawali, seorang pemimpin senior partai.
Sekjen PBB Ban Ki-moon menanggapi masalah ini dalam satu laporan mengenai permohonan pemerintah kepada Misi PBB di Nepal (UNMIN) akan memperpanjang mandat yang berlaku sekarang, yang akan habis masa berlakunya 23 Januari.
Dalam pada itu, dia menyatakan kekhawatiran serius mengenai lambannya perkembangan proses perdamaian, dan mencela terus berlangsungnya ketidak-sepakatan antara partai-partai politik selama lebih dari tiga tahun setelah perang sipil berakhir.
"Nepal kini sedang menuju pada transformasi besar sosial dan politik," katanya.
"Pemerintah persatuan nasional masih diperlukan pada saat mengumumkan konstitusi baru negara, dan merehabilitasi para petugas militer Maoist."
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
