Ketua Umum Pengurus Pusat FNPBI, Dominggus Oktavianus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, menyebutkan, tuntutan itu antara lain pemberlakuan upah minimum Rp1,5 juta secara nasional dalam perspektif pembangunan industrialisasi nasional yang mandiri berpihak kepada rakyat.
Selain itu, FNPBI juga menolak adanya kenaikan gaji pejabat negara pada 2010 mendatang. FNPBI menuntut adanya pemotongan anggaran bagi pejabat di APBN untuk subsidi uang makan buruh.
FNPBI menilai kenaikan upah buruh tahun 2010 di DKI Jakarta sebesar 4,5 persen (Rp49.000 per bulan atau Rp1.600 per hari dibanding upah tahun 2009 ini (Rp1.069.865), terlalu rendah.
Tambahan angka demikian bagi buruh terasa seperti menggarami lautan. Harga barang kebutuhan melonjak, beban tanggungan meningkat, kelayakan hidup semakin jauh untuk dijangkau.
Ia menyebutkan, hal lain yang menyesakkan bagi buruh adalah adanya rencana kenaikan gaji pejabat negara yang sebenarnya sudah cukup besar.
"Atas pertimbangan itu, pada momentum kenaikan upah minimum kali ini kami akan menyampaikan tuntutan dengan berunjuk rasa ke Istana," kata Dominggus. (*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
