"Jauh sebelumnya saya sudah lakukan, dan itu memang harus diaudit," kata Paliudju usai memimpin Rapat Kerja Gubernur dengan bupati/wali kota se-Sulteng di Palu, Senin petang.
Gubernur mengatakan, Selasa (10/11) akan dilakukan pembicaraan dengan Direktur PT. PLN Wilayah VII Sulutenggo, apakah nantinya boleh diaudit atau tidak.
Audit tersebut, kata Paliudju, diperlukan guna mengetahui sejauh mana kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan subsidi, sebab menurut aturan, PLN sebagai perusahaan milik negara tidak boleh menerima subsidi dari pemerintah daerah.
"Kita tidak bisa memberikan bantuan begitu saja, tapi perlu diaudit," kata gubernur sambil meminta kepada wartawan agar bersabar menunggu hasil pertemuan pemerintah provinsi dengan PLN Sulutenggo Selasa siang.
Rapat Kerja Gubernur dengan bupati/wali kota se-Sulteng yang berlangsung di Silae Beach Hotel suasananya sedikit berubah ditandai dengan riuh rendahnya tepuk tangan peserta saat Bupati Parigi Moutong (Parimo), Longki Djanggola meminta BPK agar mengaudit PLN di Sulteng.
Audit diperlukan untuk menentukan apakah PLN benar-benar merugi atau tidak, sebab selama ini PLN di Sulteng keadaannya terpuruk.
"Kita minta BPK mengaudit PLN. Periksa itu PLN. Masak diperiksa saja tidak boleh. Ada apa ini," kata Longki Djanggola, di hadapan Gubernur Sulteng HB Paliudju dan para bupati/wali kota se-Sulteng.
Longki mengungkapkan, PLN sudah terlalu manja sehingga daerah menjadi bulan-bulanan oleh masyarakat. Sementara PLN terus meminta disubsidi dengan alasan rugi dan segala macam alasan lainnya.
"Apakah perlu PLN disubsidi atau tidak, perlu diaudit. PLN kelihatannya terlalu dimanjakan," kata Longki.
Bupati pertama di Parigi Moutong ini mengaku, masyarakat di daerahnya sudah kecewa sekali dengan kurangnya daya tenaga listrik yang selama ini terus melanda sejumlah daerah di Sulteng.
PT PLN Cabang Palu sebelumnya menyatakan, kondisi keuangan perusahaan saat ini belum bisa membeli mesin pembangkit listrik baru, sehingga hanya melakukan "tambal sulam" pembangkit yang ada.
"PLN saat ini hanya mengoperasikan semua mesin Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD) secara maksimal, meski kondisinya sudah tidak layak," kata Humas PLN setempat Petrus Walasary di Palu.
Ia mengatakan, pihaknya juga merelokasi mesin PLTD dari daerah lain yang masih layak, meski biaya operasional cukup mahal.
"Jujur saja mesin-mesin pembangkit yang ada sudah tidak layak karena faktor usia tetap dipaksakan beroperasi agar suplai daya listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan industri di Palu tetap terpenuhi," ungkapnya.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
