Koordinator Mahasiswa, Supriadi, di Mamuju, Kamis, mengatakan, sekian banyak persoalan hukum yang terjadi di Indonesia, menunjukkan bahwa supremasi hukum dalam arti yang paling ideal sesungguhnya belum terjadi.
Salah satunya bisa terlihat dari hadirnya mafia peradilan, yang membuat hukum tidak pernah dijalankan secara murni dan konsekuen.
Bahkan, kata dia, mafia peradilan ini sudah sampai pada tataran yang sangat meresahkan, karena berada pada tingkatan institusi hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Kehakiman.
"Hal inilah yang membuat hukum menjadi tidak pernah berpihak kepada masyarakat kecil, dan justru menjadi alat bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan semata," ujarnya.
Aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi corong dalam penerapan hukum justru semakin jauh dari apa yang diharapkan dan berpaling dari etika profesi yang telah diatur.
Bahkan, lanjutnya, saat ini justru terjadi konflik yang berkepanjangan di antara institusi penegak hukum, mulai dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, hingga Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK).
"Saat ini kita dihadapkan pada begitu banyak contoh bagaimana lembaga yang menjalankan hukum secara formal begitu bebal terhadap suara-suara rakyat yang ada di sekitarnya," ucapnya.
Ia menambahkan, konflik yang terjadi antara pihak Kepolisian dan KPK hanyalah merupakan imbas dari buruknya sistem hukum yang ada di Indonesia.
"Akan menjadi percuma jika konflik tersebut bisa terselesaikan, namun supremasi hukum tidak dijalankan sebagaimana mestinya," imbuhnya.
Mahasiswa juga menuntut agar institusi hukum mengusut tuntas kasus korupsi, menyita harta pejabat hasil korupsi, memberangus mafia peradilan, dan menciptakan hukum yang berpihak kepada rakyat. (*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
